Pemprov DKI Jakarta Bantu Pencari Suaka Tempat Tinggal

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan pihak Kementerian Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melakukan pertemuan untuk membahas penanganan pencari suaka yang kembali menempati trotoar Kebon Sirih, Jakarta. Mereka akan segera dicarikan tempat sementara untuk tinggal.

“Mereka (pencari suaka) yang saat ini masih belum memilki tempat karena belum bisa dipindah ke Bambu Apus,  dibicarakan. Akan dicarikan tempat sementara sampai mereka bisa diterima di Bambu Apus,” tutur Anies di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur, Rabu (18/9/2019).

Mantan Mendikbud berharap hasil pertemuan tiga pihak bisa menghasilkan kepastian tempat tinggal bagi para pencari suaka. Anies juga menjamin tidak akan mengusir para pencari suaka dari wilayah Jakarta. Itu tidak akan dilakukan karena mereka memang tidak memiliki tempat lain untuk ditinggali.

“Jadi kita tidak akan mengusir begitu saja. Karena mereka pun tidak punya tempat lain untuk tinggal. Tapi kita siapkan, ini dibicarakan tiga pihak,” ungkapnya.

Dia mengaku bakal terus berupaya menyediakan tempat tinggal sementara bagi para pencari suaka, sebelum dipindah ke gedung milik Kemensos. Anies memastikan pencari suaka juga akan diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dia menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Sosial sudah menyiapkan tempat sementara di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur. Namun karena keterbatasan tempat, separuh dari mereka tidak kebagian. Anies menyebut harus memperhatikan pencari suaka karena terkait kemanusiaan.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan pencari suaka yang masih terlantar di Kebon Sirih ada sekitar 81 orang. Tujuh di antaranya warga negara Sudan dan 74 asal Afghanistan.

“Totalnya ada 17 kepala keluarga. Jadi dibicarakan pengaturannya seperti apa,  kebutuhan dasar MCK,” kata Anies.

Sementara, menurut Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, pencari suaka kembali menempati trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta meminta Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tegas terhadap para pencari suaka.

“Kita ngerinya HAM kita usir ini orang, melanggar. Kalau kita bersama UNHCR mengusirnya kan enak,” ucap Taufan.

Taufan menilai bahwa, UNHCR tidak tegas soal pencari suaka. Taufan menyebutkan UNHCR seakan menyerahkan persoalan kepada pemerintah daerah (pemda).

“Kasihan pemdanya kegigit persoalan,” kata Taufan.

Sekitar 81 orang yang berada di trotoar Kebon Sirih. Menurutnya, mereka adalah orang yang sudah mendapatkan uang dari UNHCR selepas meninggalkan penampungan sementara di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

“Kita mau angkut, orang itu sudah dikasih uang oleh UNHCR. Masa kita kembalikan lagi ke Kalideres. Mereka harusnya punya kesadaran sendiri pengungsi itu, kan sudah diberikan uang, kenapa masih balik. Itu yang jadi masalah,” kata Taufan.

Jika pencari suaka mempermasalahkan uang yang dibagikan oleh UNHCR, lanjut Taufan, mereka tidak seharusnya berada di trotoar.

“Kalau memang tidak cukup, ya minta kepada UNHCR. Perwakilan saja tidak usah (di trotoar ramai) begitu. Protes menimbulkan ketidaknyamanan kepada Pemerintah DKI dan pusat. Seakan tidak bisa tangani masalah,” tutup Taufan.