Survei Perpindahan Ibu Kota: Lebih Banyak tak Setuju
JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota, namun dari hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan 39,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota.
Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini, berdasarkan data yang dihimpun di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Di dalam survei yang dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 ini juga menemukan bahwa 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.
Sementara 48,1 persen responden dari Pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari Pulau Sulawesi memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1 persen sepakat ibu kota pindah.
“Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju,” kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo.
Kunto menambahkan bahwa belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.
Hendri menambahkan ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan “legacy” kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen.