Pemerintah Diminta Lebih Bertanggungjawab Soal Otsus Papua

“Tuntutan itu muncul karena pada masa Orba, selain ada DOM, semua situasi di Papua sangat buruk sekali. Tapi diberikan Otsus dengan sejumlah kewenangan termasuk DAU dua persen, sehingga diharapkan ada perubahan, tetapi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan hingga dua tahun menjelang berakhirnya Otsus,” katanya.

Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari data nasional yang menyebutkan penduduk termiskin ada di Papua dan Papua Barat, presentasi HIV/AIDS tinggi, data kekerasan juga ada di Tanah Papua, sehingga muncul pertanyaan dana Otsus yang sangat banyak itu untuk apa.

“Ini artinya ada kegagalan, padahal ada kebijakan terkait uang (Otsus,red). Sebagai  win-win solution, seharusnya Otsus ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah sejauh mana pelaksanaannya di lapangan, padahal akumulasi dana yang mengalir sudah mencapai Rp105 triliun,” katanya. (Ant)