Majukan HAM di Papua, Kemlu Jaring Masukan

JAKARTA – Direktorat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), melakukan rangkaian sosialisasi Jaring Masukan Daerah (Jarmasda) mengenai HAM di Papua.

Kegiatan tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua, dan pihak-pihak terkait, di Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, berbagai kewajiban Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi delapan dari sembilan Konvensi HAM Internasional utama dan kerja sama internasional di bidang HAM, dievaluasi.

Pertemuan bertujuan untuk mendapat masukan dan informasi terkini, terkait upaya pemajuan dan pembangunan HAM di Papua. “Melalui jaring masukan daerah ini, kami dapat melihat berbagai upaya yang telah dilakukan dan tantangan yang masih dihadapi daerah Papua terkait pemenuhan berbagai hak dasar, termasuk pembangunan ekonomi serta sumber daya manusia,” kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Achsanul Habib, Sabtu (6/7/2019).

Program Jarmasda juga dimanfaatkan untuk mengetahui secara langsung, tantangan kemajuan implementasi HAM di Indonesia. Salah satunya upaya penguatan Rencana Aksi HAM (RANHAM).

“Selain itu, Jarmasda juga diperlukan untuk mendorong kesertaan LSM dan media bagi pencapaian program-program pemerintah untuk memenuhi berbagai hak dasar tersebut,” ujar Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemlu, Teuku Faizasyah.

Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Papua, Noak Kapisa, menyampaikan, telah banyak program terobosan pembangunan pemerintah yang dilaksanakan di Papua. Tantangan kondisi alam dan sumber daya manusia untuk masa depan lebih baik, termasuk pembangunan dan pemajuan HAM, menjadi salah satu perhatian serius. Pemenuhan hak rakyat yang menjadi salah satu program adalah, Papua Terang Benderang.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh OPD Pemprov Papua dan menghadirkan narasumber dari Universitas Cendrawasih, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Cendrawasih.

Selain kegiatan Jarmasda, Direktur HAM dan Kemanusiaan beserta jajaran juga melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai instansi daerah di bawah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta pegiat HAM.

Beberapa pegiat yang ditemui antara lain, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Adat Papua, Rektor Universitas Cendrawasih, Kepala Staf Kodam XVII Cendrawasih, Wakil Kepala Polda Papua, serta Komnas HAM Perwakilan Papua. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan, antara lain pemenuhan hak anak, hak pendidikan, perlindungan perempuan dari kekerasan, akses terhadap kesehatan, proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu, Otonomi Khusus. (Ant)