Mitigasi Bencana Kawasan Pelabuhan dan Pesisir Kurangi Jumlah Kerugian

LAMPUNG – Pentingnya sosialisasi mitigasi bencana alam tsunami, menjadi perhatian sejumlah unsur, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tsunami kerap merusak infrastruktur, di antaranya pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, pertambakan serta perkampungan nelayan dan pelabuhan umum. Edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat harus terus dilakukan sejak dini, untuk mengurangi risiko bencana.

Demikian diungkapkan Abdul Muhari,Ph.D, Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (P4K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam seminar dampak tsunami pada kegiatan Jambore Pesisir di Bakauheni, Kamis (14/3/2019).

Ia menyebut, istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang, “Tsu”= pelabuhan dan “nami”= gelombang. Secara harfiah, Tsunami adalah gelombang laut yang ditimbulkan oleh gempa tektonik di bawah laut, meletusnya gunung api di laut atau longsoran (landa slide) di laut.

Menurutnya, wilayah Indonesia memiliki kawasan pesisir rawan tsunami, karena berada diantara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Sejak 1961 hingga 2010, tercatat lebih dari 15 tsunami terjadi di wilayah Indonesia.

Abdul Muhari,Ph.D. menyebut berdasarkan data dari KKP, saat ini ada sekitar 500 pelabuhan umum dan perikanan di kawasan wilayah rawan tsunami. Dampak tsunami di pelabuhan mengakibatkan kerusakan kapal, prasarana pelabuhan dan permukiman.

Kerusakan di pelabuhan terjadi pratsunami, berupa kapal kandas, kapal tidak bisa dievakuasi. Saat tsunami, terjadi kerusakan fasilitas pelabuhan, kapal terseret ke permukiman dan kerusakan perumahan akibat hantaman kapal.

“Penyadartahuan mitigasi bencana tsunami di wilayah pesisir, khususnya pelabuhan dengan adanya simulasi pergerakan gelombang tsunami, bisa mencegah korban dan kerusakan, atau mengurangi tingkat kerusakan,” beber Abdul Muhari, Ph.D.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang sangat besar dengan potensi pelabuhan mencapai ratusan, mitigasi bencana di pesisir sangat diperlukan. Aset pelabuhan tradisional, perikanan, pelabuhan umum akan mengalami kerugian yang sangat luas, sehingga KKP menganggap penting mitigasi tsunami di pelabuhan.

Sesuai dengan letak geografis setiap pelabuhan, ia menyebut karateristik bencana akan berbeda antara pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain.

Terakhir, pada peristiwa tsunami di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Juli 2018, Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Oktober 2018 dan Lampung serta Banten pada Desember 2018, telah mengakibatkan kerusakan pelabuhan, dan kapal nelayan.

Edukasi masyarakat di wilayah pelabuhan dan pesisir dilakukan dengan pemahaman terkait proses terjadinya tsunami, bisa menjadi cara menghindari kerugian akibat tsunami. Sejumlah alat pendeteksi tsunami yang dipasang, juga bisa menjadi peringatan dini bagi masyarakat pesisir untuk menyelamatkan diri.

Pria yang pernah tinggal di Jepang dan mengalami tsunami pada 2011 tersebut, mengatakan, kejadian tsunami menjadi hal biasa bagi Jepang. Namun, proses edukasi bertahun-tahun membuat masyarakat Jepang mulai belajar dari setiap kejadian tsunami, salah satunya menghindari tinggal di kawasan pantai rawan tsunami.

Sistem peringatan dini tsunami dan gempa bumi membuat kerusakan dan korban bisa diminimalisir, termasuk pengetahuan memadai akan bencana tsunami.

Kerugian akibat tsunami dari sektor kelautan, berupa infrasruktur pelabuhan dan sarana tangkap, disebutnya bisa mencapai miliaran rupiah. Pengetahuan bagi nelayan pra, saat terjadi dan pascatsunami, terus disosialisasikan agar kerugian bisa ditekan.

Sebab, katanya, waktu untuk evakuasi sejumlah kapal di pelabuhan hanya bisa dilakukan dalam waktu sangat singkat. Keberadaan benteng alam berupa pulau-pulau dan tanaman pesisir pantai, ikut membantu berkurangnya kerugian akibat tsunami.

Menurutnya, pada peristiwa tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) 22 Desember 2018 di Lampung dan Banten, keberadaan sejumlah pulau ikut mengurangi kerusakan akibat tsunami.

Meski demikian, kerusakan akibat tsunami sangat dirasakan oleh sektor usaha perikanan. Peristiwa tsunami menjadi pelajaran berharga untuk generasi mendatang, dalam upaya meminimalisir risiko bencana.

KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Program yang sudah dilakukan dalam rangkaian kegiatan mitigasi bencana di pesisir, sebut Abdul Muhari, Ph.D., melalui program satu juta mangrove. Penanaman mangrove khusus untuk menciptakan kawasan sabuk hijau (green belt).

“Sepanjang pesisir rawan bencana telah dilakukan penanaman pohon dominan mangrove, yang salah satunya mengurangi potensi kerawanan bencana tsunami,” beber Abdul Muhari.

Abdul Muhari menegaskan, penanaman mangrove sangat perlu, meski tidak 100 persen bisa mengurangi dampak tsunami. Namun, keberadaan mangrove bisa menjadi peredam terjangan tsunami.

Sejumlah fakta yang ditemukan pada sejumlah lokasi bencana tsunami, diakuinya bisa menjadi acuan pentingnya penanaman mangrove dan tanaman di pesisir pantai. Selain melindungi permukiman nelayan, sejumlah kapal tangkap nelayan juga bisa diselamatkan.

Selain bagi pemangku kepentingan terkait desain pelabuhan pada daerah rawan bencama tsunami, sosialisasi dilakukan sejak dini. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana tsunami sangat penting dilakukan bagi siswa, di antaranya siswa SMA, salah satunya peserta Jambore Pesisir.

Pengetahuan sejak dini sangat penting untuk membentuk pola ingatan untuk kejadian darurat bencana, khususnya tsunami dan bencana lain.

“Kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk kelas rendah seperti TK hingga SMP, bisa dilakukan melalui para tenaga pendidik atau guru, selanjutnya disosisalisasikan kepada siswa,” beber Abdul Muhari.

Penyadartahuan akan risiko bencana tsunami bagi kawasan pesisir, termasuk bagi sektor wisata menjadi ilmu bermanfaat bagi masyarakat.

Yodistira Nugraha, pegiat wisata dari komunitas Pemuda Peduli Wisata (Pelita) dan Sakai Sambaiyan, mengaku sosialisasi mitigasi bencana tsunami sangat penting. Seusai bencana tsunami di pesisir Lamsel, ia mengaku telah mendorong penanaman pohon penghijauan di sekitar pantai.

“Secara spesifik, upaya mendorong penanaman pohon sesuai dengan arahan dari KKP telah kita lakukan, karena membantu menjaga kawasan pesisir,”papar Yodistira Nugraha.

Ia juga menyebut, penyadartahuan akan bencana tsunami harus terus dilakukan kepada generasi muda secara berkelanjutan. Sosialisasi yang mudah dimengerti bagi generasi muda diharapkan bisa meminimalisir kerugian secara material, hilangnya nyawa dan kerusakan akibat tsunami.

Kerusakan akibat tsunami juga selain merusak perekonomian masyarakat pada sektor perikanan, juga berdampak pada sektor pariwisata. Ia berharap, upaya menghidupkan ekonomi masyarakat pascatsunami juga diperhatikan.

Wangga Lasmi Darmayanti, salah satu siswa SMK Kalianda, peserta Jambore Pesisir, juga mengakui jika penyadartahuan bencana tsunami sangat penting.

Usai tsunami di Lamsel, generasi muda seperti dirinya mulai ingin berperan dalam sosialisasi mitigasi bencana. Sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari keluarga, rekan sekolah melalui media sosial serta kegiatan mitigasi bencana.

Ia menyebut, bisa mengetahui pentingnya memahami aturan sepadan pantai yang tidak boleh dijadikan permukiman warga untuk meminimalisir kerugian akibat bencana.