BLK di NTT Dinilai tak Memadai

MAUMERE – Provinsi NTT memiliki delapan unit Balai Latihan Kerja (BLK). Namun hanya tiga BLK yang masuk data di Kementerian Tenaga Kerja, yakni di Kota Kupang, Ende dan Waingapu. Sementara BLK lainnya di Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai dan Flores Timur, tidak aktif.

“Setelah membuka layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah harus segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bagi calon pekerja migran,” kata Gabriel Goa Sola, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Jumat (15/3/2019).

Gabriel pun mengusulkan pembangunan BLK di beberapa tempat di NTT, yaitu di Tabolaka, untuk melayani calon pekerja migran di Sumba, Kupang untuk melayani daratan Timor dan Maumere untuk melayani calon pekerja migran di daratan Flores dan Lembata.

“Banyak gedung-gedung atau ruangan di kantor pemerintah di setiap daerah yang tidak terpakai. Ini bisa difungsikan sebagai BLK, misalnya khusus untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah daerah di NTT, kata Gabriel, juga bisa memanfaatkan SDM dari para biarawan dan biarawati Katolik yang pernah menetap dan bekerja di luar negeri. Mereka bisa dipakai untuk memberikan pelatihan soal bahasa, budaya serta hukum di negara tujuan.

“Memang saat ini sudah ada satu BLK milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT di Kupang, tetapi sangat tidak memadai. BLK tersebut juga tidak memenuhi syarat sesuai UU No 17 tahun 2018, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga harus dilengkapi fasilitas dan tenaga pengajarnya,” tegasnya.