Sertifikasi Petani Sawit Diperlukan

MAKASSAR – Pendataan lahan sawit secara benar serta peningkatan sumber daya manusia, penting dilakukan dalam meningkatkan peranan komoditas sawit Indonesia ke depan.

“Kita butuh bekerja berdasarkan data yang benar, sehingga bisa direncanakan dengan baik,” kata pakar pertanian Universitas Hasanuddin, Laode Asrul, di Makassar, Sabtu (23/2/2019).

Ia menjelaskan, yang menjadi persoalan dalam hal pendataan adalah daerah kesulitan akibat tidak punya anggaran. Sehingga butuh kerja sama antara Pemda dan pemilik perusahaan Sawit.

“Tentu tujuannya agar bisa mendapatkan data yang benar dan dapat merencanakan secara maksimal,” ujarnya.

Selain pendataan, masalah pengembangan sawit juga harus menjadi fokus seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari sektor hulu atau produsen.

Persoalan sumber daya petani juga harus meningkat. Petani harus punya pengetahuan bagaimana mengelola hutan budi daya sawit agar bisa lebih optimal.

“Termasuk lahannya, petaninya, pasarnya juga harus dikelola dengan baik atau keterlanjutan,” ujarnya.

Sertifikasi petani, kata dia, perlu dilakukan karena hal ini menjadi jalan bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing untuk menyerang sawit Indonesia, apalagi memang masih ada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

Dengan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) terhadap perusahaan dan petani sawit di Indonesia, masalah lingkungan yang menjadi sasaran tembak pihak asing, juga tentunya bisa diminimalkan.

“Banyak perusahaan sawit kita yang sudah besar, namun belum memiliki ISPO. Berapa persen perusahaan yang telah tersertifikasi. Saya belum tahu persis jumlahnya, namun memang masih kecil yang sudah tersertifikasi,” ujarnya.