Pemprov Maluku Didesak Usahakan Kapal ke Romang

DPC GMNI Ambon juga menilai program tol laut yang digagas Presiden, Joko Widodo dan Wapres, Jusuf Kalla, termasuk Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Wagub, Zeth Sahuburua gagal karena ternyata tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepulaun Romang.

“Kami juga meminta DPRD Maluku segera membentuk Pansus untuk menangani permasalahan masyarakat Kepulauan Romang yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, tandas Sujahtri.

Plt Sekda Maluku, Lutfy Rumbia, menerima pernyataan sikap DPC GMNI Ambon dan menyatakan akan menyampaikannya kepada Gubernur, Said Assagaff.

Sedangkan Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Maluku, Jana Tanasale, mengakui KM.Sabuk Nusantara 48 doking di Bitung, Sulawesi Utara sejak Agustus 2018.

“Kementerian Perhubungan sebenarnya telah memutuskan KM. Sabuk Nusantara 71 menggantikan rute pelayaran perintis KM. Sabuk Nusantara 48, tetapi masih di galangan kapal di Semarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Maluku mendesak Kementerian Perhubungan(Kemenhub) merealisasikan pengoperasian lima dari 15 buah kapal yang dijanjikannya untuk mendukung pelayaran perintis di daerah ini.

“Lima kapal itu berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Laut Kemenhub ternyata baru dua yang siap dioperasikan yakni KM. Sabuk Nusantara 71 dan KM. Sabuk Nusantara 67,” kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Jormias.

KM. Sabuk Nusantara 71 mash berada di Semarang dan dijadwalkan menggantikan KM. Sabuk Nusantara 48 yang telah berada di Bitung, Sulawesi Utara untuk doking.

“Kami mengharapkan Direktorat Lalu Lintas Laut Kemenhub berkoordinasi dengan PT Pelni agar sesegera mungkin mengoperasikan KM. Sabuk Nusantara 71 maupun KM. Sabuk Nusantara 67 yang menggantikan KM. Sabuk Nusantara 49,” tegas Anos. [Ant]