Masyarakat di Lembata Pertanyakan Kinerja DPRD

“Rakyat terus mereka bohongi dengan wacana yang mereka ciptakan di publik, agar terlihat seolah-olah mereka bekerja. Padahal, semuanya hanya fatamorgana, hanya bagian dari upaya pencitraan,” ungkapnya.

Kondisi itu, sambung Berto, juga terjadi tidak hanya karena kepentingan partai lebih dominan dalam hal pembuatan regulasi. Tetapi, juga karena kualitas individu anggota DPRD banyak yang kapasitasnya rendah. Kehadiran mereka di DPR lebih sebagai sebuah proses belajar, daripada pengabdian kepada rakyat.

“Saya kira, DPRD kita tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang merupakan pergumulan rakyat banyak. Laporan-laporan masyarakat juga agak minim yang diadvokasi oleh DPRD. Kecuali yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka untuk masuk lagi sebagai anggota DPRD dalam periode berikutnya,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Yohanes Kia Nunang, warga Lembata lainnya. Dirinya mencontohkan, pembangunan jalan dan drainase di dalam kota Lewoleba saja sampai sekarang tidak pernah dilakukan secara baik.

“Belum lagi jalan yang menghubungkan kota Lewoleba dengan kecamatan-kecamatan, serta jalan menuju destinasi wisata. Banyak wisatawan yang ke Lamalera selalu mengeluhkan kondisi jalan yang buruk, meskipun kampung ini sangat terkenal dengan aktivitas menangkap mamalia laut Paus,” ucapnya.

Ini yang membuat Kia Nunang meragukan kinerja anggota dewan yang tidak pernah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau jalan di dalam kota Lewoleba saja belum diaspal mulus, bagaimana mengharapkan jalan yang menuju ke kecamatan-kecamatan.

“Kabupaten Lembata hampir 20 tahun berdiri sendiri, tetapi pembangunan sepertinya jalan di tempat. Bahkan jembatan Waima yang dibangun baru beberapa bulan, pun ambruk dan diduga karena kualitas pengerjaannya kurang bagus,” pungkasnya.