Ketua HKTI Tekankan Pentingnya Amnesti Data Pangan

Kebijakan itu, jelas dia, mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data perlu diatur.

“Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dibantu berbagai lembaga dan kementerian,” tuturnya.

Sesudah adanya data baru, maka Fadli menegaskan agar siapa pun yang melakukan manipulasi data ke depan harus dihukum berat.

Ia berkesimpulan bahwa amnesti data ini merupakan kunci penting untuk memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian, karena tanpa adanya amnesti data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi.

“Itu sebabnya, di Hari Pangan Sedunia, sebagai Ketum HKTI saya ingin mengajak pemerintah untuk menyambut gagasan tentang pentingnya ‘data amnesty’ untuk memperbaiki kebijakan pangan kita. Selamat Hari Pangan Sedunia 2018,” pungkasnya. (Ant)