Dinkes Papua Diganjar Penghargaan SKDR
JAYAPURA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, memberikan Piagam Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Papua. Penghargaan diberikan karena, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terhadap sejumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan di sepanjang 2018 berlangsung dengan baik.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai mengemukakan, piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, drg.R.Vensya Sihotang, M.Epid, tertanggal 2 Oktober 2018, diterima oleh Dinas Kesehatan Papua melalui Surat Elektronik pada Selasa (2/10/2018).
Aloysius menyebut, Kementerian Kesehatan dengan diam-diam memantau dan menilai kinerja Dinkes Papua, bersama seluruh jajaran dinas kesehatan setempat, di 29 kabupaten dan kota, serta para petugas kesehatan di Puskesmas.
“Pasca KLB Asmat, memang kami seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Papua benar-benar bekerja keras melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, terutama terhadap daerah-daerah yang rawan terjadinya KLB. Jika ada laporan pengaduan masuk, kami cepat merespon, kadang gandeng Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) turun langsung ke lapangan,” tuturnya, Rabu (3/10/2018).
Dinkes Papua, berupaya mencegah jatuhnya angka kesakitan dan kematian, untuk menyelamatkan rakyat Papua. SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat, merupakan tindakan cepat yang dilakukan tim kesehatan, yang ahli dalam bidangnya, dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Langkah-langkah penanganan terprogram dan akurat, sehingga proses penanggulangannya menjadi lebih cepat dan akurat pula. “Kita sudah petakan ada 17 daerah yang potensi KLB di Papua. Untuk atasi Asmat dan beberapa daerah rawan KLB seperti Korowai, Danowage, Mbua, Seminage, kami tempatkan tim kesehatan khusus wilayah terisolir,” ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura itu mengajak SKPD lain, kerjasama lintas sektor, dengan menyediakan kebutuhan penunjang kesehatan masyarakat, seperti air bersih, rumah layak huni, gizi dengan peternakan dan pertanian yang baik. “Jika ini tercipta, saya yakin KLB di Papua tidak terjadi lagi, kesehatan masyarakat terjamin” tambah mantan Kepala Puskesmas Koya itu. (Ant)