Pos Lintas Batas Negara Embrio Perekonomian Lokal

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan, pos lintas batas negara merupakan infrastruktur yang penting, bukan hanya dalam bidang politik dan kedaulatan, tetapi juga sebagai embrio perekonomian lokal.

“Pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri Basuki dalam rilis PUPR yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menteri PUPR menegaskan bahwa pihaknya terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Ketersediaan infrastruktur di perbatasan diperlukan untuk membuka daerah terisolasi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan.

Di Pulau Kalimantan, pembangunan jalan paralel perbatasan ditargetkan tersambung pada akhir 2019. Selain itu akan dibangun tiga pos lintas batas negara (PLBN) yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), PLBN Sei Pancang dan PLBN Long Midang atau Kraya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere, menyampaikan jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.920 km. Jalan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 824 km dan Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 244 km.

“Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan di Provinsi Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim. Ditargetkan bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah,” kata Refly.