Belum Ada Surat Resmi Pelarangan Peredaran Kayu Sonokeling

KUPANG – Balai Besar Kawasan Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT, mengaku belum mendapatkan surat perintah langsung dari gubernur NTT, Viktor Laiskodat, tentang pemberhentian peredaran kayu Sonokeling sekaligus membekukan izin edar kayu sonokeling.

“Sampai dengan hari ini belum ada komunikasi formal melalui surat maupun komunikasi informal soal itu,” kata Kepala Sub Bagian Program dan Kerja Sama BBKSDA NTT, Dadang Suryana, di Kupang, Rabu (19/9/2018).

Hal ini disampaikannya menanggapi permintaan dari Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat, soal maraknya penebangan pohon secara liar di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang diduga melanggar hukum, karena ilegal logging.

Dadang mengatakan, bahwa untuk mendapatkan informasi tentang perintah gubernur NTT tersebut, ia juga sebagai pejabat struktural sudah memberikan masukan kepada pimpinan BBKSDA untuk mengadakan pertemuan dengan Gubernur NTT atau Sekda NTT soal kasus tersebut.

“Respon pimpinan juga bagus, sehingga nanti kami akan lakukan pertemuan ulang setelah ada konsolidasi internal,” kata Dadang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BBKSDA NTT, Hans Nico Sinaga, ketika dimintai keterangan juga mengakui hal yang sama, dan mengatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinannya di pusat.

“Kami belum bisa berkomentar, karena belum terima surat resmi. Saat ini juga kami sedang berkoordinasi dengan pimpinan kami di pusat,” tambahnya.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, melalui Sekda NTT, Ben Polo Maing, setelah dilantik menjadi gubernur membuat gebrakan baru, yakni mendesak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) untuk mengeluarkan surat edaran pemberhentian peredaran dan mengirim antarpulau kayu Sonokeling, sekaligus membekukan izin edar kayu sonokeling.

Pernyataan tersebut juga tidak hanya berlaku bagi BBKSDA tetapi juga berlaku bagi dinas Kehutanan NTT, mengingat praktik ilegal logging yang terjadi di Wilayah Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu bentuk pidana lingkungan yang berimbas pada kerusakan hutan dan akan mempengaruhi menurunnya fungsi hutan.

Hal ini disampaikan oleh Ben, saat melakukan pertemuan dengan sejumlah LSM lingkungan NTT seperti Aliansi Masyarakat Peduli Hutan (AMPUH) WALHI NTT, PIAR NTT, LAKMAS NTT, FAN NTT, IRGSC NTT di TTU, untuk membahas pembalakan liar yang terjadi di daerah itu sejak 2016 hingga sekarang, dengan mengirim antarpulau jenis kayu sonokeling beberapa waktu lalu. (Ant)