Upayakan Rendah Karbon, Pemerintah Adopsi Ekonomi Hijau
JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, ingin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sudah mengadopsi konsep ekonomi hijau, terutama dalam pembangunan rendah karbon.
“Jadi ide kita, Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) ini adalah dalam rangka penyiapan RPJMN 2020-2024 untuk pemerintah yang akan datang, kita akan berupaya maksimal agar RPJMN itu sudah lebih mengadopsi green growth. Jadi, inisiatif ini kita harapkan jadi bagian integral yang sudah masuk dalam RPJMN itu sendiri,” ujar Bambang saat peluncuran Kemitraan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Indonesia di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu.
Ke depan, lanjut Bambang, ia mengharapkan, tidak akan lagi ada isu mana yang harus diprioritaskan antara pertumbuhan ekonomi atau mengutamakan lingkungan hidup.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan kemiskinan membaik, tapi pada saat yang sama tidak mengorbankan lingkungan hidup dan kalau bisa lingkungan hidupnya juga dalam kondisi yang membaik,” kata Bambang.
Dalam rangka menyukseskan pembangunan rendah karbon di Indonesia, Bappenas menjalin kerjas ama dengan mitra-mitra pembangunan.
Tidak hanya berkolaborasi dengan Pemerintah Jerman, Inggris, Norwegia, Denmark, dan Jepang, PPRK Indonesia yang dipimpin oleh Bappenas juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional, lembaga riset, dan sektor swasta.
Di antaranya International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), New Climate Economy, WRI Indonesia, Global Green Growth Institute (GGGI), World Agroforestry Centre, ESP3 DANIDA Environmental Support Programme, System Dynamics Bandung Bootcamp, dan Sarana Primadata.