Program Kementerian PUPR Diharapkan Ubah Kawasan Kumuh
JAKARTA — Program yang digulirkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), diharapkan benar-benar bisa mengubah kawasan kumuh urban sehingga bermanfaat bagi masyarakat perkotaan.
“Di dalam pembangunan Kotaku ini ada tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul, dan lain-lain. Hanya saja permasalahannya mungkin harus didiskusikan terlebih dahulu mengenai penempatannya, agar manfaatnya tersebut dapat secara langsung dirasakan masyarakat,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, dalam rilis, Senin (6/8/2018).
Bambang, bersama-sama dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga telah meninjau kegiatan Kotaku di Pantai Farindi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, 31 Juli 2018.
Dalam kunjungan tersebut, politisi Gerindra itu masih menemukan keluhan seperti tatanan air di pemukiman warga yang masih tercemar limbah sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih.
Sebagaimana diketahui, program Kotaku merupakan upaya strategis Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada 2016-2020.
Gerakan 100-0-100 menargetkan penyediaan 100 persen akses aman air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Sedangkan program Kotaku bermanfaat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh seperti drainase, air bersih, air minum, pengelolaan persampahan, dan pengelolaan air limbah.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menargetkan Rangkasbitung terbebas dari kota kumuh melalui bantuan dari Kementerian PUPR program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
“Kami memuji program Kotaku itu berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat lingkungan,” kata Camat Rangkasbitung, Lebak, Yadi Basari Gunawan di Lebak, Selasa (24/7/2018).
Sementara itu, Pemerintah Kota Padang, Sumbar, mengimplementasikan program Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pelaksanaan sanitasi masyarakat Islamic Development Bank (Sanimas-IDB).
“Proyek dari bank Islam dapat membantu percepatan program 100-0-100, yakni 100 persen air bersih, 0 persen lingkungan kumuh dan 100 persen sanitasi layak,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi, Jumat (20/7/2018).
Menurut Mahyeldi, proyek sanimas yang telah didapatkan Padang sejak 2014-2017 telah mencakup 26 lokasi seperti di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Nanggalo dan Padang Barat.
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menargetkan mampu melakukan penataan kawasan kumuh seluas 135 hektare tahun ini guna memastikan pada 2019 wilayah Yogyakarta bebas kawasan kumuh.
Penataan kawasan kumuh dilakukan di beberapa lokasi. Meskipun target penataan cukup luas, namun kami tetap optimistis bisa memenuhi target tersebut, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Yogyakarta, Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Kamis (12/7/2018).
Penataan kawasan kumuh tahun ini menggunakan berbagai sumber dana, di antaranya bantuan dana investasi (BDI) dengan target sasaran 80 hektare di 32 kelurahan, dana dari Dirjen Pengembangan Kawasan Permukiman dengan target 15 hektare. (Ant)