Pilkada Lampung Diduga Sarat Politik Uang

LAMPUNG – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi (Kopdar), melakukan aksi unjuk rasa terkait hasil sementara pemilihan umum kepala daerah Lampung, karena diduga sarat politik uang.

Ratusan massa yang berkumpul di Lapangan Cipta Karya Kalianda, bergerak menuju ke depan kantor Bupati Lampung Selatan, dan menyampaikan orasi terkait hasil Pilkada Lampung yang dinilai penuh dengan kecurangan, khususnya politik uang.

Muhamad Suffi, salah satu orator dalam unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lamsel dan DPRD Lamsel, mengajukan sejumlah tuntutan. Antara lain, usut tuntas politik uang, menolak hasil Pilkada Lampung, demokrasi bukan milik korporasi, menolak calon gubernur yang melakukan politik uang dalam Pilgub 2018.
Ia mengaku miris melihat adanya politik uang yang banyak dilaporkan ke Bawaslu dan Gakkumdu.

“Dalam Pilkada Lampung telah ditemukan distribusi gula, susu, sarung,
uang tunai, namun penegakkan hukum masih jauh dari harapan, bahkan kami menyebut Lampung darurat politik uang,” terang Muhamad Suffi, Jumat (6/7/2018).

Dalam orasinya, ia juga menyebut demokrasi rakyat melalui pilkada langsung gubernur Lampung telah digadai, dibajak oleh kepentingan koorporasi. Dalam Pilkada Lampung ini, katanya, siapa pun calonnya akan disetujui oleh masyarakat, asal tidak menggunakan cara-cara kotor dengan melakukan politik uang secara terstruktur, massif dan sistematis (TSN).

Kopdar juga menyebut, paslon tidak melakukan pelaporan dana kampanye secara jujur berdasarkan UU No.7/2017, dan beberapa aturan penyelenggaraan Pilkada Langsung.

Dimas Ronggo, salah satu orator dari Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Bandarlampung, menyebut rakyat Lampung membutuhkan komitmen paslon untuk mendedikasikan dirinya demi memajukan Lampung tanpa ditunggangi kepentingan korporasi.

Ia mengatakan, mahasiwa menuntut agar rakyat, elit politik Lampung, penegak hukum harus bersatu padu melawan dan menindak tegas kejahatan politik uang yang membahayakan demokrasi di Lampung.

“Kami meminta dilakukan pemilihan ulang, jika terbukti calon kepala daerah Lampung terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilgub Lampung 2018, sekaligus menuntut Bawaslu Lampung bertindak tegas,” kata Dimas Ronggo.

Aksi penolakan hasil Pilgub Lampung pada 27 Juni 2018 sebelumnya, juga telah digelar di KPU dan DPRD Lampung Tengah, Panwaslu Pringsewu dan Kantor Banwaslu Lampung.

Menurut Dimas Ronggo, aksi di Lampung Selatan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dari masyarakat. Sebab, selama ini banyak warga yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran politik uang justru diintimidasi oleh salah satu pasangan calon.

Ia mengaku, karena justru masyarakat kecil yang dikorbankan dan tidak dilindungi.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari Polres Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan, AKBP M. Syarhan, menyebut, ratusan personel dari pengendali massa Sat Sabhara Polres Lamsel dan dari sejumlah Polsek dikerahkan. Juga ratusan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan disiagakan di depan Kantor Bupati dan depan Kantor DPRD Lamsel.

“Personel polisi dari Polres Lamsel dikerahkan untuk mengamankan lokasi unjuk rasa, karena melewati jalan umum,” terang AKBP M.Syarhan.

Menurut M Syarhan, ratusan massa aksi menggunakan kendaraan roda dua sempat memacetkan Jalan Lintas Sumatera. Personel polisi pun disiagakan di sejumlah titik, di antaranya Tugu Raden Inten II Kalianda, pertigaan Masjid Agung Kalianda hingga kompleks perkantoran Pemkab Lamsel.

Setelah berorasi di depan Kantor Bupati Lamsel dan DPRD Lamsel dengan pengawalan ketat dari Polres Lamsel, perwakilan pengunjukrasa melakukan auidensi dengan ketua dan anggota DPRD Lamsel.

Dalam pertemuan itu, pengunjuk rasa di DPRD Lamsel menuntut agar tuntutan warga terhadap Pilgub Lampung disampaikan ke pihak terkait, dan pengunjuk rasa membubarkan diri, lalu melanjutkan aksi di depan PN Kalianda.