DKP Malut Tuntaskan Perda Zonasi Pulau Kecil

Ilustrasi - Kawasan pesisir dan pulau kecil - Dok CDN

TERNATE  – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut), akan menuntaskan dokumen final Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Malut.

“Kami telah targetkan pada 2018 seluruh dokumen RZWP3K dituntaskan,” kata Kadis DKP Provinsi Malut, Buyung Radjiloen di Ternate, Minggu.

Menurutnya, peraturan yang mengatur penentuan alokasi ruang, seperti wilayah zona tangkap, wilayah konservasi, ekonomi wisata, dan zona batas pesisir itu, dokumen perdanya sudah rampung.

Oleh karena itu, DKP Malut mengakui saat ini tinggal menunggu proses dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dari BLH.

Dia mengatakan, dokumen KLHS tersebut menjadi persyaratan untuk setiap perencanaan RZWP3K, sehingga harus diproses lebih dulu oleh BLH Malut.

Dia menyatakan, pemberlakuan perda itu masih akan menyesuaikan dengan pola ruang di kabupaten/kota selama lima tahun.

“Kalaupun ada pemda yang melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru maupun kegiatan reklamasi maka akan dikaji sesuai ketentuan perda tersebut. Artinya izinnya itu sudah pasti dikeluarkan oleh pemprov, namun pembangunan yang baru tidak boleh berada di dalam wilayah konservasi. Kalau bertentangan maka akan ditolak,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, menyebutkan bahwa KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan RZWP3K beserta rencana rincinya.

Sejauh ini KLHS yang diproses oleh BLH Malut belum ada sama sekali, keadaan itu tentunya akan menghambat proses penerbitan Perda RZWP3K tersebut. (Ant)

Lihat juga...