Debat Pilkada Sikka Belum Menjawab Harapan Masyarakat

MAUMERE – Debat pilkada yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka pada 1 Juni 2018 dinilai belum menjawab harapan dan keinginan masyarakat.

“Bagaimana mungkin ajang tersebut menjawab harapan rakyat kalau yang ikut menyaksikan debat adalah pendukung fanatik yang notabene adalah mereka yang sering bersama dan membuat konsep jawaban disetiap pertanyaan panelis,” kritik mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sikka, Mus Muliadi, Senin (4/6/2018).

Menurut Mus, rakyatlah yang seharusnya menjadi tuan rumah debat paslon pilkada. Rakyatlah yang menilai setiap jawaban dari ketiga Pasangan Calon (Paslon) serta berhak menentukan pilihan sesuai kebutuhannya.

“Bagi kita yang berpikir jernih, ajang ini sangat tidak demokratis. Bagaimana mungkin Pesta rakyat ini dibuat di dalam gedung yang hanya mampu menampung kurang lebih 500 orang di dalamnya,” tandasnya.

Masyarakyat Kabupaten Sikka yang mempunyai hak pilih ada 187.672 orang. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan dan 147 desa dan 13 kelurahan yang ada di Kabupaten Sikka. Mereka yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap tersebutlah yang memiliki hak untuk menilai.

“Dari sisi penyebaran informasi dan komunikasi, ajang ini justru tidak memanfaatkan secara maksimal media lokal yang ada. Di Kabupaten Sikka ada begitu banyak media lokal yang seharusnya dimanfaatkan sebagai corong informasi,” ujarnya.

Selain itu, ada begitu banyak orang di Kabupaten Sikka yang sebenarnya memiliki kemampuan menjadi moderator. Namun panitia lebih percaya kepada orang luar yaitu penyiar salah satu televisi swasta di Jakarta.

“Bukankah ini kita mengkerdilkan diri dan harus membayar orang luar? Dimana letak pemberdayaan terhadap media lokal yang ada? Begitu banyak pertanyaan bagi kita dan bagi rakyat jika dikritisi secara saksama. Hemat saya ini adalah panggung rakyat, ini adalah pestanya rakyat dan ini adalah hajatan-nya rakyat dimana pendidikan politik harus terjadi disini,” tegasnya.

Lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah kehadiran rakyat untuk terlibat dan menyaksikan peritiwa tersebut tidak representatif. Seharusnya ini adalah kesempatan istimewa bagi rakyat untuk ikut mendengar dan menyaksikan langsung kebolehan dari pasangan yang menjadi jagoan nantinya dan akhirnya dapat menjatukan pilihan.

“Tapi yang terjadi bukan seperti itu, justru yang hadir dan menyaksikan adalah mereka yang sudah sehari-hari bersama dan tentu memilih dukungannya pada hari pencoblosan. Dengan demikian momen debat publik ini sangat tidak demokratis dan bisa dikatakan tidak bertuan,” ungkapnya.

Juru bicara KPU Kabupaten Sikka Fery Soge mengatakan, di debat publik tersebut pihaknya mengundang 500 orang. Setiap pendukung pasangan calon diberi jatah 50 orang untuk berada di dalam gedung SCC. Sementara di luar gedung tidak ada pembatasan.

“Kami juga mengundang semua Kepala Desa dan Lurah serta Camat yang berjumlah 181 orang. Sementara sisanya berasal dari lembaga pendidikan, kelompok masyarakat termasuk disabilitas, forum komunikasi pimpinan daerah dan lainnya,” ungkapnya.

Dalam debat tersebut, KPU Sikka juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menayangkan siaran secara langsung. Pihak ketiga juga meletakan sebuah layar lebar di bagian depan gedung SCC. “Kami juga menayangkan siaran langsung lewat media sosial facebook dan juga dua radio yang ada di kota Maumere. Sementara tim panelis berasal dari kampus Unipa Maumere, STFK Ledalero dan IKIP Muhamadiyah Maumere,” pungkasnya.