2019, Pasaman Barat Ditargetkan Lepas Status Tertinggal

Editor: Mahadeva WS

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra

PASAMAN BARAT – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meminta Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat melakukan segala upaya agar daerahnya terbebas dari status tertinggal. 

Pemkab Pasaman Barat harus menargetkan diri, di 2019 bisa merubah status dari daerah tertinggal. “Saya rasa persoalan daerah tertinggal di Pasaman Barat ini kawasan-kawasannya tidak menyeluruh. Untuk itu, perlu ada upaya percepatan,” tandasnya, Rabu (6/6/2018).

Nasrul menyebut, selain Pasaman Barat, daerah yang bestatus tertinggal di Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai. Upaya percepatan pelepasan status tersebut harus dilakukan secara simultan dimulai dari pemerintahan nagari, sebagai pemerintahan terdepan dalam proses pendataan penduduk miskin secara akurat.

Upaya terbebasnya status daerah tertinggal tersebut tidak akan dibebankan secara kepada kabupaten secara mandiri. Pemprov Sumbar disebutnya akan ikut andil memberikan bantuan. Dalam hal ini, pemprov akan mencari langkah strategis dalam penanggulangannya serta menindaklanjutinya ke pemerintah pusat.

“Bupati-nya telah menyampaikan kepada saya dan meminta Pemprov Sumbar untuk membantu percepatan pembangunan Pelabuhan Tapang Air Bangis. Sebenarnya pelabuhan merupakan hal yang terpenting juga untuk mengangkat perekonomian rakyat. Jauh-jauh hari saya telah mendatangi pelabuhan itu, jadi memang prospeknya sangat baik,” tambahnya.

Pelabuhan Tapang cukup strategis untuk minyak mentah kelapa sawit atau CPO. Bahkan bukan saja hasil produksi kebun sawit dari Pasaman Batat, tetapi juga dari Agam, Pasaman dan Madina, Sumatera Utara. “Justru itu, langkah ke depan Pemprov Sumbar akan berupaya membicarakannya secara intensif dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan, berfungsinya pelabuhan adalah harapan terbesar masyarakat. Persoalan tumbuhnya perekonomian rakyat sudah diperhitungkan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat setempat.

Apabila pelabuhan berfungsi, tidak hanya soal hasil tangkapan ikan bisa dikelola dengan baik. Akan tetapi akan banyak aktifitas lain yang bermunculan dan bisa memberikan pekerjaan baru bagi masyarakat. “Berfungsinya pelabuhan, tidak hanya soal ekonomi yang membaik, tapi seiring itu memberikan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

Lihat juga...