Presiden Prancis Tak Yakin Trump Pertahankan Perjanjian Nuklir Iran
SYDNEY — Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu mengaku tidak tahu apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mempertahankan perjanjian nuklir internasional dengan Iran, yang ditandatangani pada 2015.
Perjanjian itu dinilai banyak pihak sebagai harapan terbaik untuk mencegah Iran menguasai teknologi bom nuklir.
Macron, bersama Kanselir Jerman Angela Merkel, bergiliran mengunjungi Washington pada pekan lalu untuk meyakinkan Trump agar tetap bertahan pada perjanjian nuklir itu dan tidak menjatuhkan kembali sanksi terhadap Tehran sebelum tenggat 12 Mei.
Dalam perjanjian itu, Tehran sepakat membatasi kegiatan nuklir mereka dengan balasan pencabutan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Perjanjian tersebut ditandatangani juga oleh Inggris, China, Prancis, Jerman, dan Rusia.
“Saya tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh presiden Amerika Serikat pada 12 Mei mendatang,” kata Macron kepada sejumlah wartawan di Sydney setelah bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.
Sebelumnya pada Selasa, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa perjanjian tahun 2015 ditandatangani dengan asumsi yang salah karena program nuklir Iran ternyata lebih maju dibanding perkiraan pada saat itu.
Macron sendiri mengaku telah menawarkan kepada Trump perjanjian yang lebih luas dengan Iran, yang kemudian diteruma dengan “sangat positif” oleh presiden.
“Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun keputusannya, kami harus menyiapkan perundingan yang lebih luas karena saya yakin bahwa tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya perang di kawasan,” kata dia.
“Tidak ada pihak yang menginginkan eskalasi ketegangan di kawasan,” tambah Macron.
Di sisi lain, kunjungan kepresidenan Macron ke Australia, yang hanya terjadi dua kali dalam sejarah, terjadi di tengah meningginya ketegangan di Pasifik, sebuah kawasan yang punya arti penting bagi Prancis.
Prancis menguasai lima pulau yang merentang di kawasan Indo-Pasifik, yaitu Reunion dan Mayotte di Samudra Hindia, serta Noumea, Wallis dan Futuna and French Polynesia di Pacific.
Australia dan Selandia Baru sebelumnya sudah memperingatkan bahwa China tengah meluaskan pengaruh di kawasan Pasifik melalui program bantuan internasional. Tudingan itu sudah dibantah oleh Beijing.
Meski tidak menyebut China secara langsung, Macron mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengaruh di kawasan untuk memastikan “pembangunan berdasarkan aturan hukum”.
“Itu diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kawasan, sehingga penting dalam kaitan tersebut untuk tidak membiarkan adanya hegemoni di kawasan itu,” kata dia.[ant]