Angka Kemiskinan di Desa, Masih Tinggi

MALANG — Hingga saat ini, warga di pedesaan yang memiliki sumber ekonomi berupa sumberdaya alam yang melimpah, tidak dapat menikmatinya. Hal inilah yang menyebabkan angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan perkotaan.

Hal demikian disampaikan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementrian Desa Tertinggal, Ahmad Erani Yustika, pada acara seminar nasional bertajuk ‘Meningkatkan Peran Pemuda dalam Membangun Desa Berkelanjutan untuk Indonesia Baru’, di Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Senin (23/4/2018).

Dikatakan Erani, dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan September 2017, angka kemiskinan di Indonesia sudah menurun hingga berada pada level 10,2 persen.

“Namun, meskipun angka kemiskinan sudah menurun, tetapi jika dibagi angka kemiskinan menjadi dua wilayah, yakni pedesaan dan perkotaan, maka akan keluar data untuk perkotaan berada di 7,72 persen angka kemiskinannya. Sedangkan di desa, angka kemiskinannya masih bertengger di angka 13, 39 persen. Itu artinya angka kemiskinan di pedesaan hampir dua kali angka kemiskinan di kota,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan selama ini memang masih menyisakan satu area yang selama ini seharusnya juga menikmati pembangunan dengan kecepatan yang sama dengan pembangunan di perkotaan, yakni wilayah perdesaan.

“Oleh sebab itu, maka pemerintah sejak akhir 2014 betul-betul memusatkan konsentrasi untuk membangun desa, agar sumberdaya ekonomi berupa sumberdaya alam itu bisa dinikmati masyarakat yang tinggal di pedesaan,” terangnya.

Erani juga menyebutkan, dari data yang ada menunjukkan, bahwa jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan, memang sarana prasarana ekonomi, infastruktur fisik, transportasi, pemerintahan desa di pedesaan masih jauh dari memadai.

Ada 11 persen dari 50,6 juta KK yang tinggal di desa belum mendapatkan akses listrik sampai hari ini. Selain itu, 32,5 persen belum memiliki akses air bersih, 9,4 persen belum terjangkau sinyal telekomunikasi, 14 persen akses jalan masih buruk dan 5 juta rumah tangga di desa belum memiliki jamban.

Untuk itu, katanya, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, agar bisa mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang salah satunya adalah dengan dana desa.

“Pada 2015, dana desa jumlahnya 20,7 triliun rupiah, 2016 naik lebih dari dua kali lipat menjadi 46,98 triliun rupiah, 2017 meningkat lagi menjadi 60 triliun rupiah, dan tahun 2018 tetap 60 triliun rupiah,” sebutnya.

Dana inilah yang kemudian disalurkan ke masing-masing desa dengan rata-rata setiap desa di Indonesia tahun ini mendapatkan 800 juta rupiah. Tapi, ada juga yang mendapatkan 1,5 milyar rupiah tergantung karakteristik desanya.

“Dari Rp60 triliun dana desa yang dianggarkan pemerintah, 77 persen dibagi rata ke semua desa. Sedangkan sisanya dibagi berdasarkan 4 variabel, yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan kesulitan geografis,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga menyusun dan melengkapi perangkat-perangkat yang memungkinkan percepatan pembangunan desa. Dan, saat ini sudah ada 30 ribu pendamping desa mulai dari tenaga ahli di level kabupaten, kecamatan maupun desa. Di mana setiap pendamping lokal desa mendampingi tiga desa.

“Kemudian aneka pelatihan diberikan untuk perangkat desa yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri, kementerian keuangan dan kementerian desa,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unmer, Anwar Sanusi, mengajak generasi muda untuk turut membangun desa. Ia juga mengimbau kepada mahasiswanya, agar mau kembali ke desanya masing-masing usai lulus kuliah, karena menurutnya peran pemuda yang berpendidikan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan lingkaran setan kemiskinan di desa.

“Kami berharap, mahasiswa yang sudah lulus kuliah bisa kembali ke desa untuk membangun desanya secara berkelanjutan, dalam artian mampu memenuhi kebutuhan sekarang dan kekinian dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan yang akan datang,” tutupnya.