Ganti Beberapa Menteri Utama, Sultan Brunei Rombak Kabinet

BANDAR SERI BEGAWAN – Sultan Brunei mengumumkan perombakan kabinetnya pada Selasa (30/1/2018). Perombakan dilakukan dengan mengganti enam menteri utama.

Penggantian tercatat dilakukan hanya beberapa tahun setelah para pejabat tersebut diangkat. Negara kecil bekas protektorat Inggris, yang berbatasan dengan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan tersebut sedang berjibaku mengatasi pemasukan negara yang mengerut setelah harga energi global jatuh dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara seperti diketahui, Brunei sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas. “Saya sendiri berpendapat sudah saatnya untuk perombakan kabinet,” kata Sultan Hassanal Bolkiah (71) dalam pidato yang disiarkan televisi dari istananya.

Sejauh ini belum segera diketahui alasan untuk perombakan kabinet pertama yang dibentuk sejak Oktober 2015 tersebut. Kebijakan baru itu menyusul penggantian menteri kesehatan yang mengagetkan Desember lalu. “Saya telah memutuskan untuk mengumumkan nama-nama menteri baru dan perubahan di kabinet,” tambah Sultan Hassanal Bolkiah saat mengumumkan perombakan kabinetnya.

Perombakan kabinet biasanya dilakukan setiap tiap lima tahun. Tapi dalam pengumuman yang disampaikan Selasa (30/1/2018), beberapa anggota kabinet yang telah lama bertugas diganti setelah bekerja setengah masa jabatan. Di antara mereka yang diganti ialah menteri Kedua Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Lim Jock Seng, Menteri Industri dan Energi Yasmin Umar, dan Menteri kedua Keuangan Rahman Ibrahim.

Menteri Pendidikan, Menteri Pengembangan dan Menteri Komunikasi termasuk sosok-sosk yang diganti. Dua orang wanita dipromosikan menjadi deputi menteri dalam kabinet dengan posisi di kantor perdana menteri dan kementerian pendidikan.

Sultan Hassanal Bolkiah, raja yang bertahta terlama kedua di dunia, mempertahankan portofolio kunci perdana menteri, menteri pertahanan, menteri keuangan dan menteri urusan luar negeri dan perdagangan.

Sultan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia, berkuasa penuh di negara berpenduduk 400.000 jiwa dan mayoritas Muslim tersebut. Brunei tak mengadakan pemilihan umum tapi pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang murah hati meredakan ketidakpuasan masyarakat.

Sejumlah kebijakan yan diambil misalnya memberlakukan pajak nol persen, perumahan yang disubsidi, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis. Perombakan kabinet itu tercatat dilakukan menjelang sidang parlemen tahunan Brunei, yang diadakan setiap Maret. (Ant)