Filipina Kembali Gelar Perang Terhadap Narkoba

MANILA – Senin (29/1/2018) Kepolisian Filipina memulai kembali kebijakan perang terhadap narkoba yang diinisiasi oleh Presiden Rodrigo Duterte. Dengan kebijakan tersebut, polisi menolak memberikan jaminan tidak adanya korban berdarah seperti pada pelaksanaan sebelumnya.

Polisi memulai kembali operasi anti-narkoba tersebut dengan mengunjungi rumah-rumah para pengguna dan pengedar untuk meminta mereka menyerah. Program kunjungan bernama Oplan Tokhang itu disertai dengan jaminan dari Kepala Kepolisian Nasional Ronaldo dela Rosa.

Dela Rosa menjamin operasi baru akan bebas dari kekerasan jika para pelanggar tidak melakukan perlawanan. Kebijakan anti-narkoba disebutnya tidak bisa bebas dari darah karena polisi tidak berurusan dengan orang-orang yang berpikiran waras. Dalam dialek kota asal Duterte di Davao, Tokhang merupakan kombinasi dari dua kata yaitu pukulan dan pengakuan.

Selain melakukan kunjungan, polisi juga menjalankan operasi penyamaran di mana mereka berpura-pura menjadi pembeli. Mereka juga akan menyerang sarang para terduga pengedar dan pabrik pembuatan obat-obatan ilegal.

Dalam banyak operasi anti narkoba tersebut, para aktivis pembela hak asasi manusia mengatakan bahwa para terduga tidak mempunyai kesempatan untuk menyerah. Mereka justru langsung dieksekusi sehingga tewas. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh pihak kepolisian.

Polisi bersikeras para korban tewas karena melawan upaya penangkapan dengan cara kekerasan. Sehingga polisipun melakukan upaya penindakan secara keras terhadap para penyalahguna narkoba tersebut.

Hampir 4.000 orang terduga pengguna dan pengedar narkoba di Filipina tewas oleh polisi sejak Juni 2016, tepat sesaat setelah Duterte berkuasa. Dari kubu pemerintah sendiri ada 85 orang anggota kepolisian dan tentara yang tewas karena perang narkoba itu.

Selain itu lebih dari 1,2 juta orang telah sukarela menyerahkan diri setelah polisi melakukan kunjungan ke pemukiman mereka. Duterte sempat menghentikan kebijakan perang anti-narkoba sebanyak dua kali akibat tekanan internasional yang prihatin terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk memastikan transparansi, Dela Rosa mengundang sejumlah aktivis hak asasi manusia, pendeta, dan media saat melakukan kunjungan ke rumah-rumah di kawasan yang diduga menjadi sarang narkoba. “Polisi yang terlibat dalam operasi ini juga akan menjalani seleksi untuk menyingkirkan para anggota yang berpotensi melakukan tindakan di luar hukum,” kata Dela Rosa.

Dela Rosa menyebut, pada masa lalu ada anggota kepolisian yang menerima suap untuk menghapus beberapa nama dari daftar terduga pengguna atau pengedar narkoba. “Kami tentu saja berharap program baru ini tidak akan banyak memancing kontroversi, karena kontroversi hanya akan mengaburkan niat baik kami, yang benar-benar ingin berperang melawan obat-oabatan berbahaya,” kata juru bicara Duterte, Harry Roque. (Ant)