Bupati: Pertumbuhan Ekonomi Sikka 2017 Lebihi Target

MAUMERE – Selama 2017, ekonomi kabupaten Sikka tetap berada dalam kondisi memuaskan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89 persen, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,4 persen.

“Inflasi juga terkendali, berada di angka 2,2 persen pada 2017, padahal tahun 2016 masih di angka 3 persen, sehingga sudah semakin baik. Harga-harga kebutuhan pokok sudah bisa dikendalikan,” papar Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera, Senin (1/1/2017).

Menurut Ansar, Kabupaten Sikka juga sudah keluar dari daerah tertinggal. Angka kemiskinan juga menurun, padahal jumlah penduduk kabupaten Sikka bertambah. Ini tentu menimbulkan perdebatan, tetapi tidak apa dan pemerintah terus berjuang, agar angka kemiskinan terus menurun.

Angkatan kerja, lanjutnya, sudah mencapai angka 70 persen dan menjadi tantangan pemerintah untuk mengatasinya. Sejalan dengan pembangunan jangka menengah daerah, ada 51 indikator capaian yang harus dicapai dalam perjuangan dan kerja selama setahun.

“Dalam tahun 2017, realisasi kinerja 51 indikator tersebut realisasi kinerjanya 47,61 persen lebih sedikit dari target sebesar 40,47 persen. Dalam tahun 2017 dilihat dari ekonomi makro pencapaiannya cukup baik, pendapatan per kapita tahun 2017 mencapai angka 11,9 juta rupiah,” bebernya.

Dalam rangka menghargai harkat dan martabat manusia, menghargai hak asasi manusia, Pemda Sikka mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) selama 3 tahun berturut-turut sejak 2015 sampai 2017.

Rafael Raga, SP., ketua DPRD Sikka juha memberikan apresiasi atas pencapain kinerja pemerintah di bidang ekonomi, meski masih banyak hal yang perlu diperbaiki termasuk menciptakan peluang kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran.

Pembangunan infrastruktur jalan ke sentra-sentra ekonomi yang menghasilkan produk pertanian dan perkebunan sertra destinasi wisata perlu ditingkatkan, meski dana yang dimiliki terbatas. Namun, ini perlu agar masyarakat bisa mudah menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka.

“Pembangunan jalan yang layak memang tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah daerah memang telah berupaya mencari dana untuk membangun 10 jalan poros kecamatan, tapi dana yang sudah hampir didapat akhirnya tidak disetujui dan dialihkan pemerintah pusat,” jelasnya.