Kasus KTP-El, Natalius Pigai: Semua Harus Ngaku

JAKARTA – Natalius Pigai, Eks Komnas HAM, tampak begitu sangat geram bicara kasus korupsi KTP-El. Sebuah kasus yang dianggapnya sebagai kasus serius dan benar-benar terjadi.

Pigai tak hanya menyalahkan legislatif, DPR saja, tapi juga eksekutif. Pigai menyebut kalau DPR sudah kapok karena kini dicitrakan sebagai sarang koruptor yang membuat dirinya enggan menjadi anggota dewan yang terhormat.

“Kasus korupsi E-KTP itu adalah kasus serius, jadi sangat tidak mungkin kasus itu kasus fiktif, bukan cerita-cerita kejahatan di dunia khayalan, atau cerita imajinasi, itu tidak mungkin. Bahwa, kasus korupsi E-KTP itu kasus yang serius dan benar-benar terjadi,” kata Natalius Pigai, pembicara dalam diskusi publik bertajuk ‘Babak Akhir Jumbo Korupsi e-KTP 2,3 T: Siapa Susul Setnov’ di Jakarta Selatan.

“Siapa saja yang maling uang rakyat harusnya langsung mengaku saja”, tegasnya.

Lebih lanjut, Pigai menerangkan, orang-orang yang sudah disebutkan tinggal mengaku, betul melakukan kejahatan apa tidak? Pengakuan itu dua, di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Kalau mengaku di luar pengadilan itu berarti gentleman, bertanggung jawab. Kalau di dalam (pengadilan) pengalaman mereka mengaku juga harus menerima konsekwesinya.”

Menurut Pigai, fakta-faktanya sudah ada. “Hampir semua partai politik dan pejabat terlibat, baik oposan maupun partisan pemerintah”, ungkapnya.

Pigai membeberkan, pelaku kejahatan korupsi E-KTP itu kalau dengan pendekatan hukum, itu eksekutif dan legislatif. Yang belum kelihatan di yudikatif. “Sekarang ini rakyat menunggu legislatif saja, DPR. Saya kira baik juga untuk kontrol. Tapi, eksekutif juga harus diobrak-abrik, dong! Kita abai terus, jangan hanya Ketua DPR saja yang diaduk-aduk, kayak santapan harian, DPR, DPR, DPR,” bebernya penuh kegeraman.

Pengalaman sudah menunjukkan, Pigai sudah 17 tahun di pemerintahan. Pemilik kegiatan itu ada dua, yaitu pemerintah dan DPR. Kalau pemerintah tidak memberi proyek ke DPR ya tidak bakalan jalan.

“Kita harus betul-betul teliti secara serius kejahatan-kejahatan yang dilakukan eksekutif dan pimpinan tertinggi, kemudian pengelola-pengelola pimpinan kementerian. Gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, kepala desa. Karena pusat kegiatan ada di sini, dan yang mengendalikan kegiatan adalah mereka ini. Kalau sudah begitu, mau dibawa ke mana negara ini?” paparnya.

Melihat kenyataan DPR kini dicitrakan sebagai sarang koruptor, Pigai pun mengaku enggan untuk menjadi anggota dewan yang terhormat. “DPR citranya sebagai sarang koruptor, DPR intinya sudah kapok, kita turunkan sedikit tensinya, lalu kita alihkan ke yang lain, pemerintah dan para pimpinan, tapi kemudian kita pukul lagi,“ tandasnya.