Anton Tabah: “Pecat Setya Novanto Agar Golkar Tidak Hancur!”
JAKARTA — Menyikapi kondisi Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang terjerat hukum, mantan Sekretaris Pribadi Presiden Soeharto Anton Tabah Digdoyo mengatakan, dilihat secara etika, Setya Novanto harus segera dipecat dari kepengurusan Golkar.
“Memecat Setya Novanto adalah langkah agar organisasi tetap bersih, dan yang bersangkutan bisa fokus menghadapi masalah hukum,” kata Anton Tabah kepada Cendana News, pada Rabu, 22 November 2017.
Setelah Setya Novanto diberhentikan, menurut Anton, kini Golkar harus segera mencari calon Ketua Umum yang tepat untuk membesarkan kembali Golkar yang semakin terpuruk, sebagai dampak dari sikap Setya Novanto yang mempersulit penyidikan.
Selama Anton Tabah menjadi Sespri Pak Harto selama tujuh tahun, banyak ilmu ia peroleh dan perdalam dari Pak Harto, salah satunya tentang Golkar. Sebagaimana yang pernah didengar langsung oleh Anton Tabah dari Pak Harto, tujuan Golkar lahir, yaitu ikut membangun moral dan mencerdaskan bangsa. Karena itu, kader-kader yang direkrut sejak awal, persyaratannya sangat ketat dari sisi intelektual dan moral, sehingga Golkar menjadi partai besar dan tangguh.
Sayangnya, menurut Anton, sejak Pak Harto lengser, Golkar mengalami pasang surut. Bahkan, kondisi Golkar saat ini sangat menyedihkan, ketika Ketua Umumnya terjerat kasus korupsi jenis kejahatan dengan derajat keresahan rakyat tertinggi.
Untuk memulihkan nama baik Golkar, saran Anton, tidak ada jalan lain, Setya Novanto harus akomodatif ungkap kasusnya secara jujur, transparan. Agar Golkar cepat memilih Ketua Umum baru yang lebih diterima rakyat.
“Apalagi, ini berkejaran dengan waktu pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu 2019 yang makin dekat,” ujar Anton tegas.
Anton Tabah masih terngiang betul kata-kata pesan Pak Harto, jika melihat kisruh di tubuh Golkar di era reformasi, itu akibat rekruitmen kader yang tidak seketat dulu. Menurut Anton, Pak Harto pernah berkata, “Saya dirikan Golkar bukan asal-asalan, bukan untuk orang-orang bermasalah. Apalagi orang-orang bermasalah tersebut ikut jadi pengurus dan akhirnya menjadi orang-orang yang bermasalah secara hukum. Karena itu, sudah menjadi etika sedunia, jika pengurus organisasi atau lembaga apa pun terkena masalah hukum, wajib diberhentikan agar lebih fokus ke masalahnya, sehingga organisasi tetap berjalan dengan gagah dan bersih.”
Anton Tabah berharap, etika sosial, etika hukum, dan etika politik ini harus dipegang teguh oleh Golkar. “Jangan sampai Golkar hancur cuma gara-gara satu orang bermasalah,” pungkas mantan Sespri Presiden Soeharto yang juga mantan Jendral Polri tersebut.