Angkatan Bersenjata Turki Gelar Latihan Perang
ANKARA – Angkatan bersenjata Turki menggelar latihan militer di area perbatasan Irak pada Senin (18/9/2017). Kegiatan tersebut tepat satu pekan sebelum daerah semi otonom Kurdi di Irak menggelar referendum kemerdekaan.
Sekitar 100 kendaraan militer, yang sebagian besar adalah tank, turut terlibat dalam latihan militer di pintu perbatasn Habur menuju Irak. Sejumlah kendaraan perang pembawa peluru kendali juga ikut berpartisipasi.
Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan, rencana referendum pada 25 September mendatang di negara tetangganya adalah persoalan keamanan nasional. Dia mengancam pihaknya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk merespon persoalan tersebut.
Turki, bersama Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya mendesak otoritas di wilayah semi otonom Kurdi di Irak untuk membatalkan rencana tersebut. Mereka khawatir pemungutan suara akan mengganggu upaya perang menumpas kelompok bersenjata ISIS di Irak dan Suriah.
Turki sudah meminta pemerintah pusat Irak di Baghdad untuk membatalkan proses refereum pemungutan suara tersebut. Desakan tersebut muncul karena adanya khawatiran kemerdekaan Kurdi di Irak akan memicu sentimen separatisme yang sama di dalam negeri.
Dengan populasi Kurdi paling besar di kawasan, Turki khawatir kemerdekaan kelompok yang sama di Irak akan memicu hal yang sama di kawasan tenggara dalam negeri. Di wilayah itu, kelompok Partai Buruh Kurdi (PKK) sudah sejak lama mengangkat senjata memperjuangkan pemisahan diri dari Ankara selama tiga dekade.
Turki sendiri tidak mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan jika referendum di Irak tetap dilakukan. Pemerintah setempat berencana menggelar rapat kabinet dengan dewan keamanan nasional pada Jumat, atau tiga hari menjelang pemungutan suara, untuk membahas respon yang akan dijalankan.
Minggu (17/9/2017), Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al Abadi pada pekan ini di New York untuk menyuarakan keberatan terkait referendum tersebut. Sementara itu pemimpin Kurdi di wilayah semi otonom Irak bersikukuh akan tetap menggelar pemungutan suara di tengah tekanan internasional, dengan alasan bahwa kemerdekaan adalah hak dasar. (Ant)