Belum Ada Investor Tertarik KEK Sei Mangke di Sumut
Medan, 16/8 (Antara) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bertekad meningkatkan dan mendorong pembangunan di berbagai sektor dan kabupaten/kota, guna mendukung upaya Presiden Joko Widodo dalam pemerataan pembangunan.
“Dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan Sumut perlu didukung kuat, sehingga Pemprov Sumut juga akan meningkatkan pembangunan,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Nurhajizah Marpaung, di Medan, Rabu (16/8/2017).
Dia mengatakan hal itu saat menanggapi pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-72 Kemerdekaan RI yang dibacakan Presiden Joko Widodo dan disiarkan media televisi. Wakil Gubernur menyebutkan, Pemprov Sumut misalnya akan berupaya untuk mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Kemudian mendorong dan mendukung pembangunan kawasan Danau Toba.
“Banyak hal yang disebutkan Presiden, tetapi yang paling spesifik itu sepertinya di Sumut soal pembangunan KEK Sei Mangkei. Diakui pembangunannya masih terkendala, sehingga Pemprov Sumut merasa perlu mendukung kuat,” katanya.
Nurhajizah menyebut, KEK Sei Mangke belum berjalan disebabkan belum banyaknya investor yang mau berinvestasi di kawasan itu. Karenanya, Pemprov Sumut berupaya menyosialisasikan atau mempromosikan KEK Sei Mangke ke negara luar.
“Sumut sebenarnya sudah berupaya untuk menyosialisasikan KEK seperti ke Singapura dan RRT. Tetapi, investor negara itu memilih investasi di Kuala Tanjung, dan pengusaha RRT ke Nias,” katanya.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo memang menekankan pemerataan pembangunan di masing-masing daerah. Presiden juga mengapresiasi DPD RI yang telah memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah.
Presiden mengatakan, berkat kerja keras DPD hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan lima pertimbangan berkaitan dengan anggaran, serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu.
Beberapa di antara pertimbangan itu diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa.
Presiden menyadari, bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan, karena manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok Tanah Air. “Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan,” katanya. (Ant)