PUPR Akan Bangun 9 Bendungan untuk Lumbung Padi

Sementara itu, Anggota BPK RI, Rizal Djalil, yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan pengajuan hutang luar negri yang dilakukan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur masih dibenarkan. Pasalnya pengajuan hutang luar negri diperbolehkan apabila digunakan untuk biaya investasi seperti pembuatan infrastruktur dan bukan biaya konsumsi.

Ia sendiri menyebut, capaian pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK dalam kurun waktu 3 tahun belakangan tergolong sangat masih dan signifikan. Khusus untuk bidang sumber daya air saja, ia menyebut selama 2015-2017 pemerintah Jokowi-JK telah membangun sebanyak 182.000 km jaringan irigasi baru pada 2015 dan 50.476 km jaringan irigasi baru pada 2016.

Tak hanya itu ia juga mencatat ada sebanyak 228,61 km sarana-prasarana pengendali banjir pada 2015 dan 189 km pada 2016. Sedangkan untuk sarpras pengamanan pantai telah dibuat sebanyak 62,34 km tahun 2015 dan 33,57 km tahun 2016.

“Dengan kebijakan strategis itu, produksi padi nasiobal kita juga semakin meningkat. Dari sebanyak 69,1 juta ton pada 2012 menjadi sekitar 79,1 juta ton pada 2016. Hal itu juga membuat impor padi kita terus menurun yakni sebanyak 1810 ribu ton pada 2016 menjadi sevanyak 1283 ribu ton pasca 2016,” katanya.