Zainudin Hasan: Gunakan Dana Desa Bagi Kemajuan Desa Melalui Infrastruktur

Menurut Bupati Lampung Selatan,Zainudin Hasan, harus diawasi oleh seluruh masyarakat dan setiap program pembangunan yang dilakukan harus melalui proses musyawarah mufakat agar masyarakat bisa mengetahui rencana pembangunan yang dilakukan oleh pihak desa karena dana desa peruntukkannya bagi kepentingan masyarakat. Ia bahkan mengungkapkan masyarakat wajib melaporkan ke inspektorat atau pengawas jika menemukan indikasi penggunaan anggaran Dana Desa hanya dibahas oleh perangkat desa tanpa melibatkan masyarakat yang ada di desa setempat.

Zainudin Hasan bahkan mengungkapkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui transparansi anggaran, penggunaan anggaran yang ada dari dana desa sebab saat ini sudah menjadi era keterbukaan. Ia bahkan mengungkapkan jangan sampai masyarakat sama sekali tidak mengetahui volume pengerjaan, tingkat prioritas pembangunan yang ada di desa termasuk rekanan yang akan mengerjakan pembangunan di desa mereka. Khusus anggaran dana desa yang telah diaplikasikan sepanjang tahun 2016 adik ketua MPR Zulkifli Hasan tersebut berharap masyarakat bisa menjaga dan mengawasi setiap infrastruktur yang ada agar tidak cepat rusak dan bisa digunakan untuk aktifitas masyarakat.

“Jalan jalan lingkungan yang sudah diaspal dengan pengerjaan yang dilakukan oleh masyarakat atau rekanan harus bisa diawasi jangan sampai kendaraan kendaraan bertonase berat melintas,pengawasan perlu karena infrastruktur yang dibangun diharapkan bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan,”ungkap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan,Kamis (24/11/2016).

Terkait penggunaan dana desa untuk infrastruktur, ia juga berharap pelaksanaan pengerjaan pembangunan infrastruktur harus bisa melibatkan masyarakat setempat yang mengetahui kondisi fisik lingkungan. Program padat karya yang memberdayakan masyarakat setempat dalam penggunaan dana desa selain bisa melibatkan masyarakat juga akan menjamin kualitas pembangunan fisik karena masyarakat juga yang akan menggunakan sarana tersebut di antaranya jalan serta talud. Ia bahkan menyinggung agar pengerjaan jalan jangan sampai hanya mementingkan keuntungan diantaranya jalan lantasir (lapisan tipis aspal pasir) dibangun dengan komposisi lebih banyak pasir dan aspal sedikit sehingga dalam jangka pendek cepat rusak. Ia bahkan memastikan akan meminta setiap desa melakukan pembangunan dengan sistem rabat beton,paving blok dengan membuat peraturan daerah (perda) khusus untuk pembangunan infrastruktur desa.

Pada  2017 ia bahkan dana desa minimal sebesar 75 persen harus digunakan untuk infrastruktur dan peruntukannya harus jelas dan diketahui oleh masyarakat. Sebab selama ini sudah menjadi keluhan masyarakat banyak proyek proyek di tingkat kabupaten hingga desa banyak yang tak menyertakan plang volume pengerjaan, nilai anggaran sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan masyarakat. Ia bahkan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memasang plang bagi seluruh proyek yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Tekhnisnya pemasangan papan proyek akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi pengerjaannya. Selain itu para kepala unit pelaksana teknis (KUPT) Dinas PU Kecamatan harus dilibatkan sebagai tim eksistensi tekhnis di lapangan. Sebab pada zaman keterbukaan ini masyarakat wajib mengetahui proyek proyek yang ada di wilayah mereka.

Kondisi yang diungkapkan oleh Bupati Zainudin Hasan tersebut bukan tanpa alasan sebab banyak masyarakat yang mengeluhkan pembangunan fisik yang dikerjakan rekanan tidak memasang proyek. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sidosari Kecamatan Natar pihak rekanan sama sekali tidak memasang papan plang pekerjaan pada pembangunan normalisasi sungai. Sementara pihak Kepala Desa Sidosari Paryanto mengungkapkan pengerjaan normalisasi tersebut menggunakan anggaran APBD Lampung Selatan sebesar Rp2,98 Milyar dengan volume pekerjaan sekitar 1,450 meter.

Pemasangan plang dalam proyek infrastruktur secara gamblang menurut Paryanto telah diatur dalam Kepres No.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan untuk memasang plang nama proyek. Meski demikian banyak rekanan yang belum melaksanakan kepres tersebut. Selaij itu bagi rekanan yang tak memasang papan plang proyek juga tidak mematuhi undang undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 15 huruf (d).