Polda, TNI dan Pemda Kalbar Keluarkan Maklumat Bersama

Berdasarkan siaran pers rilis yang diterima Kamis malam, 24 November 2016, maklumat ini tentang penyampaian pendapat di muka umum. 

“Dimana maklumat ini penting dikeluarkan, guna  mensikapi perkembangan situasi yang ada saat ini, serta demi memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif, mencegah timbulnya keresahan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Suhadi SW.

Terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dalam suasana yang tertib, aman dan Damai dalam kerangka Kebhineka tunggal Ikaan serta mencegah timbulnya konflik horizontal. Inti dari Maklumat tersebut antara lain bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mwnyampaikan pendapat dimuka umum. 

“Namun dalam implementaainya dibatasi dengan aturan aturan yang bila dilanggar akan terkena sanksi baik hukumam kurungan maupun denda,” kata Suhadi.

Isi dari maklumat tersebut antara lain, jika ingin berunjuk rasa 3 hari sebelum dilaksanakan harus memberi tahu kepada aparat Polri, bila dalam unjuk rasa ada yang membawa senjata api dan bahan peledak maupun senjata penusuk bisa dikenakan undang Undang nomor 12 tahun 1951. 

“Dalam berunjuk rasa harus ada penanggung jawabnya, setiap ada 100 pengunjuk rasa harus ada  seseorang sampai lima orang penanggung jawab,” ujar Suhadi.

Setiap penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana. Antara lain; makar terhadap Pemerintahan yang sah, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu golongan, mempertontonkan atau menempel surat atau Gambar yang isinya  menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan, menghasut dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan. Orang berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali bisa dihukum penjara paling lama 4 Bulan dua minggu. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat akses informasi elektronik.

Menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu dipidana paling lama 6 tahun dan denda satu milyar. “Maklumat ini setelah dibaca langsung ditandatangani oleh Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, dan Pangdam XII/ Tanjungpura,” kata Suhadi.