Titiek Soeharto, Pemberantasan Illegal Fishing Tegakkan Kedaulatan Laut dan Perikanan Indonesia

Dasar diberikannya penghargaan tersebut adalah karena dedikasi Susi Pudjiastuti selama ini dalam pemberantasan praktek perikanan yang tidak sah (illegal fishing), mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis ilmiah, dan memperkuat kesehatan laut dengan perluasan jejaring kawasan konservasi perairan. 

Usaha Susi Pudjiastuti untuk melindungi kesehatan laut Indonesia diantaranya adalah meratifikasi Port State Measures Agreement, memperkenalkan ukuran tangkap minimum untuk beberapa biota, melarang penggunaan alat tangkap perikanan yang merusak lingkungan, menetapkan kawasan konservasi perairan, serta mendorong perlindungan spesies laut.

Penghargaan tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI khususnya Komisi IV melalui Wakil Ketua Komisi IV, Siti Hediati Soeharto, SE atau akrab disapa Titiek Soeharto dalam Raker pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KKIV), Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Usaha konservasi sumber daya kelautan dan pemberantasan illegal fishing yang dilakukan Ibu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI selama ini adalah penegakan kedaulatan serta kedepannya dapat menjadikan hasil laut indonesia bisa dinikmati sampai generasi bangsa ini selanjutnya,” jelas Titiek Soeharto.

Titiek Soeharto melanjutkan bahwa setiap saran atau masukan dari anggota dewan terkait kelautan dan perikanan kepada pemerintah khususnya KKP, jadikan masukan tersebut sebagai proses saling mengisi serta saling koreksi atas setiap kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia adalah salah satu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga memiliki nilai yang sangat krusial bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut data FAO tahun 2016 saat ini Indonesia adalah penghasil perikanan tangkap dan budi daya terbesar kedua di dunia. Dan Apa yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut serta memberikan sumbangsih besar atas data tersebut.

“Butuh ketegasan dan konsistensi dalam pemberantasan illegal fishing, dan kami Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi positif atas kinerja KKP terkait pemberantasan illegal fishing,” pungkas Titiek Soeharto.

Selain memberikan pujian dan apresiasi positif, namun anggota dewan dari Komisi IV DPR RI memberikan beberapa masukan bagi KKP untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dan sepak terjangnya di lapangan dalam mewujudkan kedaulatan laut dan hasil perikanan Indonesia seperti peningkatan penanganan hukum secara adil bagi kapal-kapal ex-asing yang sudah dua tahun dilarang beroperasi, pemberian solusi terbaik bagi para nelayan pengguna pukat harimau yang kapalnya telah dihancurkan KKP, serta masih belum tersinergi dengan baiknya proses kerjasama antara nelayan kapal cantrang di daerah terpencil dengan pihak perbankan perihal pendanaan merubah kapal cantrang menjadi lebih modern.