Panglima TNI : TNI Menyiapkan Berbagai Kemungkinan untuk Membebaskan Sandera WNI
SENIN, 11 JULI 2016
JAKARTA — Belum tuntas kasus penyanderaan dan penculikan yang sebelumnya menimpa 7 orang Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang diduga disandera oleh sekelompok orang bersenjata anak buah Abu Sayyaf di perairan Zulu, Filipina Selatan, kemarin giliran 3 ABK asal Indonesia kembali diculik dan disandera oleh sekelompok orang bersenjata di perairan Lahat Datu, Negara Bagian Sabah, Malaysia.
Terkait dengan peristiwa tersebut, Pemerintah Indonesia bereaksi keras dan mengecam peristiwa penyanderaan yang tercatat sudah berlangsung sebanyak 4 kali secara beruntun hanya dalam kurun waktu 4 bulan tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah-langkah dan upaya strategis untuk pembebasan para sandera yang diculik, namun sekali lagi Indonesia sangat memprioritaskan keselamatan para sandera diatas segala-galanya.
Terkait dengan hal tersebut, baru saja beberapa jam yang lalu telah selesai dilaksanakan rapat koordinasi antar kementrian dan departemen yang terkait dengan upaya penanganan pembebasan beberapa sandera ABK WNI oleh sekelompok orang bersenjata, baik yang terjadi di wilayah negara Filipina maupun di wilayah negara Malaysia.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, diikuti oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso dan Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo. Rapat tersebut berlangsung hari ini, Senin (11/7/2016) mulai pukul 13:00 WIB hingga pukul 14:30 WIB di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo, saat jumpa pers mengatakan “TNI telah menyiapkan berbagai kemungkinan dalam proses pembebasan sandera WNI baik di Filipina maupun di Malaysia, selain itu kedepannya TNI juga akan menurunkan prajuritnya untuk mengawal semua kapal-kapal nelayan pencari ikan maupun kapal pengangkut batu bara yang melintas di zona perairan yang dianggap sebagai daerah rawan aksi perompakan dan penyanderaan”. katanya di Kantor Kemenkopolhukam, Senin sore (11/7/2016).
“TNI dalam hal ini juga sudah menyiapkan pasukan khusus bila sewaktu-waktu diminta dan dibutuhkan, namun sekali lagi saya katakan untuk bisa memasuki wilayah teritorial negara lain, tentu kita harus mendapatkan izin resmi dari negara yang bersangkutan, makanya Pemerintah Indonesia sampai sekarang terus menjalin koordinasi/komunikasi dengan Filipina dan Malaysia, bagaimana mencari solusi terbaik agar semua sandera nantinya bisa dibebaskan” demikian dikatakan Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo kepada wartawan di Jakarta.(Eko Sulestyono)