Program 99 Hari Bupati Dinilai Gagal, Mahasiswa Demo Kantor Pemkab Sumenep

Para pendemo yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) ini menilai selama ini program 99 hari bupati dan wakil bupati tidak berjalan baik, sebab keberadaan masyarakat di ujung timur Pulau Madura tetap seperti sebelumnya. Sehingga program tersebut tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bahkan terkesan program hanya kepentingan oknum-oknum tertentu.

“Kedatangan kami kesini untuk mempertanyakan janji bupati dan wakil bupati dalam program 99 hari. Karena sampai sekarang program yang dicanangkan tersebut tidak tampak pada masyarakat, makanya kami minta penjelasan dari bupati, apa yang menjadi penyebab gagalnya program unggulan itu,” teriak Muid Mueller, Koordinator Aksi Unjukrasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Rabu (25/5/2016).

Disebutkan, bahwa salah satu contoh program unggulan mencetak 5000 wirausahawan muda yang selalu digembar-gemborkan ternyata tidak efektif, pasalnya program dinilai tidak akan mampu mengentas tingginya pengangguran. Karena yang lolos dalam seleksi calon pengusaha muda tersebut diduga hanyalah orang-orang dekatnya bupati, bahkan itupun banyak yang bukan pemuda, tetapi tak lain orang-orang yang sudah umurnya tua.

“Ternyata program tersebut masih terakomodir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jadi program itu sudah tidak akan berjalan baik, apalagi rekrutmennya tidak jelas,” jelasnya.

Menurutnya, selain itu juga banyak program 99 hari Bupati A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Ach. Fauzi yang masih belum mengalami perbaikan, sehingga dari sejak dulu sampai sekarang kondisi Kabupaten Sumenep belum ada perkembangan yang berarti. Maka program unggulan tersebut patut dipertanyakan, apakah benar-benar dijalankan atau hanya dijadikan simbol agar pemerintah dinilai bekerja.

“Jadi apa yang berubah selama 99 hari, revitalisasi pasar masih belum jelas, pelayanan rumah sakit tetap saja. Bahkan untuk BUMDes sampai sekarang masih belum ada penataan di desa,” terangnya.

Sementara, Hadi Soetarto membantah bahwa program unggulan 99 hari bupati dan wakil bupati itu gagal, karena selama ini program tersebut dinilai sudah berjalan maksimal. Sehingga apabila memang ada kekurangan masih bisa dilanjutkan kedepan untuk diperbaiki sesuai program yang telah ditentukan.

“Memang sampai saat ini Peraturan Daerah (Perda) untuk masih belum ada, sehingga program itu tidak berjalan 100 persen, tetapi sudah banyak desa yang sudah membentuk BUMDes,” paparnya.

Dalam aksinya, selain berorasi para mahasiswa mengecat badannya dengan warna merah putih dan membawa poster dan sepanduk berupa kecaman guna menagih janji politik bupati dan wakil yang telah digembar-gemborkan kepada masyarakat yang ada di daerah ini.(M. Fahrul)