Perlu Ada Kajian Lebih Dalam Tentang Syarat Mendapatkan Sim D

SURABAYA—Surat Ijin Mengemudi (SIM) khusus bagi penyandang disabilitas atau SIM D hingga kini masih menjadi polemik, pasalnya aturan turunan dari UU yang mengatur hal tersebut, hingga kini belum ada.

Ketua Difable Motorcycle Indonesia (DMI) Jatim, Abdul Syakur menjelaskan ada lima daerah di Jawa Timur yang belum bisa mengurus SIM D.

“Lumajang, Gresik, Lamongan, Blitar dan Madiun. Namun, yang di Madiun itu kawan-kawan penyandang disabilitas disuruh mengerjakan test tulis, sehingga banyak yang gagal,” terangnya kepada Cendana News, Senin (14/12/2015).

Menurutnya, orang yang normal saja butuh konsentrasi tinggi dalam mengerjakan soal, tetapi para penyandang disabilitas diharuskan mengerjakan tes tertulis dan per-soal diberi waktu hitungan mundur 20 detik.

“Itu bagi kawan kami masih memberatkan, karena merasa terburu-buru,” jelasnya.

Bapak dua orang anak ini juga sedang gencar melakukan sosialisasi dan pemahaman petugas di Satpas Colombo Surabaya. Acuan yang digunakan oleh Pak Syakur dan kawan-kawan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 80, yang berisi SIM D berlaku untuk kendaraan khusus dan pengendara penyandang cacat (Tahun 2009 masih penyandang cacat, belum penyandang disabilitas).

“Dari acuan tersebut ada kata ‘kendaraan khusus’ dan ‘penyandang cacat’, tapi tidak mengatur jumlah roda,” tegasnya.

Hanya saja pemahaman, petugas di Satpas Colombo menjelaskan kalau kendaraan khusus yang dimaksud yaitu kendaraan motor roda tiga. Padahal, kendaraan khusus bukan berarti beroda tiga, bisa saja mobil yang dimodifikasi khusus dengan pengendalian atau operasionalnya di tangan bukan lagi kaki.

“Di Sidoarjo dan Mojokerto, petugasnya sudah bagus. Ada teman yang memodifikasi mobilnya dengan pengendalian dibagian tangan, bisa mendapatkan SIM D,” tandasnya.

Artinya, pemahaman polisi sudah bagus dan praktiknya dalam mengerjakan amanah sesuai UU. Karena didalam UU belum mengatur jumlah roda, sehingga meskipun roda dua, tiga maupun empat tetap kembali ke SIM D.

“Seharusnya seperti itu, tinggal bagaimana kota lain mengikuti,” tandasnya.

Jika pemahaman petugas hanya sepeda roda tiga saja, maka akan sulit bagi penyandang disabilitas lain untuk mengurus SIM. Padahal, menurut Syakur dirinya juga ingin diperiksa kelengkapan suratnya, tidak hanya dikasihani. Ia juga ingin merasakan seperti apa yang dirasakan orang normal pada umumnya setiap kali ada pemeriksaan kelengkapan surat.

Selain itu, Biaya SIM D lebih murah, bila dibandingkan dengan SIM C hal ini sudah seharusnya bisa meringankan penyandang disabilitas. Pembuatan SIM D hanya dikenai biaya Rp 50 ribu, sedangkan perpanjangan Rp 30 ribu.

“Kami menggalakkan sosialisasi dengan menggandeng Polda Jatim, agar dikemudian hari kami sebagai penyandang disabilitas bisa seperti masyarakat normal lainnya, dalam mendapatkan hak di jalan,” pungkasnya.