DPRD Maluku akan Panggil Kadis ESDM Terkait Tambang Pulau Buru

AMBON — DPRD Maluku melalui Komisi B akan memanggil Kadis ESDM terkait dengan adanya dugaan 13 koperasi ilegal yang ambil bagian dalam proses penambangan emas di Pulau Buru dibawa perusahaan yang ditunjuk sebagai pengelola, PT Buana Pratama Sejahtera.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku, Abdullah Marasabessy mengatakan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Ir. Martha Nanlohy akan dimintai keterangannya soal 13 koperasi ilegal yang beroperasi tanpa mengantongi Izin Pertambambangan Rakyat (IPR) resmi dari pemerintah.

Abdullah Marasabessy menyebut, jika informasi yang diberitakan media massa lokal benar adanya, maka apa yang dilakukan Kadis ESDM Maluku patut dimintai pertanggungjawabannnya.

“Karena 13 koperasi belum mendapat IPR resmi dibiarkan beroperasi bersama PT Buana Pratama Sejahtera. Bagi kami, kebijakan Kadis ESDM Maluku itu sudah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” tegasnya di Ambon, Senin (08/12/2015).

Dia mempertanyakan pula keberadaan 13 koperasi yang belum mengantongi IPR, disamping 5 koperasi lain yang sudah punya IPR tapi tidak dirangkul oleh ESDM Maluku untuk beroperasi di Gunung Botak.

“Padahal beberapa waktu lalu sudah ada perintah dari Presiden melalui Gubernur Maluku untuk menertibkan Gunung Botak, seharusnya dijalankan secara baik, agar tidak bermasalah dalam proses,” ujarnya.