Djoko Edhi Nilai Seleksi Hakim Tipikor Hanya Penuhi Quota

JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman menilai, proses seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk Mahkamah Agung (MA) diketuai Artidjo Alkostar terkesan normatif.

Menurut Djoko, sebagian Besar Calon Hakim ‘Ad Hoc’ tersebut hanya memenuhi quota, dan tak paham persoalan korupsi. Semua hakim yang diloloskan ketua tim seleksi tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam isu korupsi.

“Dari segi integritas banyak calon hakim Ad Hoc yang tidak mempunyai kapasitas ketika berbicara tentang dasar tindak pidana korupsi serta tidak memahami isu korupsi secara baik,” jelasnya.

Bahkan kata Djoko, mereka tidak mampu menjelaskan perbedaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

“Saya gelisah dengan cara-cara hukum itu, karena berada di wilayah teknik, ada banyak yang salah dalam sistem hukum kita yang harus dibenahi oleh Artidjo,” Ujar Djoko Edhi di Jakarta, senin (23/11/2015) .

Lebih lanjut, dia menyayangkan hasil dari proses seleksi tidak diinformasikan ke publik, sehingga publik tidak mengetahui dasar penilaian panitia seleksi meloloskan calon hakim itu.

Seperti Diketahui, Mahkamah Agung meloloskan 15 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi dari 58 calon yang mengikuti seleksi tahap akhir. Sebanyak 11 hakim ad hoc dialokasikan untuk Pengadilan Tingkat pertama dan 4 hakim lainnya untuk tingkat banding.