130 Wajib Pajak Pengguna Faktur Pajak Fiktif Ditertibkan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Harry Gumelar menuturkan, wajib pajak yang diindikasi menggunakan faktur pajak fiktif ini tersebar di tujuh kantor pelayanan di Kalimantan Timur dan Utara, diantaranya Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tanjung Redeb dan Tenggarong. 

“Ya daerahnya tersebar ada di tujuh KPP. Paling banyak ada di Balikpapan ditemukan ada 43 wajib pajak yang gunakan faktur pajak fiktif. Disusul KPP Samarinda,” terangnya dalam konfrensi pers di kanwil Pajak Kaltim, Kamis (1/10/2015).

Ia menjelaskan penerbitan faktur fiktif ini merupakan perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 39A huruf (a) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Sampai dengan 30 September kemarin, baru 49 wajib pajak yang kami panggil untuk memperbaiki faktur fiktif ini, sisanya akan kami panggil selanjutnya,” tandasnya.

Penertiban yang dilakukan masih bersifat reinforcement, dimana wajib pajak yang dipanggil tetap dapat menggunakan haknya untuk terbebas dari sanksi atas keterlambatan ataupun kesalahan pelaporan pajak, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/2015.

“Kami tetap buka ruang untuk para wajib pajak ini untuk memperbaiki faktur pajaknya, meskipun ini sebenarnya sudah termasuk tindak pidana. Kami harapkan para wajib pajak punya kemauan untuk memanfaatkan tahun pembinaan pajak sampai dengan akhir tahun ini,” tegas Harry.

Dia mengatakan faktur-faktur fiktif yang ditemukan oleh pihaknya paling banyak berasal dari perusahaan dari sektor pertambangan batu bara serta dari pengusaha bahan bakar minyak. Umumnya, faktur pajak fiktif itu diterbitkan oleh perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha.

“Biasanya ini pengusaha yang kena pajak bertransaksi membeli barang dari pengusaha yang tidak kena pajak, supaya transaksi bisa dikreditkan maka mereka membeli faktur itu. Kalau sudah begitu, penerbit fakturnya kami tangkap lalu penggunanya kami panggil untuk memperbaiki faktur,” jabar pria berkacamata ini.

Kerugian dari faktur pajak fiktif ini diakuinya tidak mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Namun upaya yang dilakukan ini lebih bersifat pada pemberantasan tindakan fraud.