Integrasi Kementerian Lebih Baik Daripada Bentuk Badan Cyber Nasional
JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional sebagai lembaga baru untuk Pertahanan dan Keamanan dari kejahatan cyber (cybercrime) mendapat pertentangan dari anggota DPR, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya.
Disebutkan, pemantauan cyber saat ini sudah berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. secara infrastruktur urusan cyber jadi tanggung jawab Kemenkominfo.
Tantowi Yahya menyebutkan, daripada membuat Lembaga Baru dibawah naungan Menkopolhukam, lebih baik pemerintah mensinergikan kinerja pengawasan cyber dengan kementerian seperti Kemenkominfo, Lembaga sandi negara, Kementerian pertahanan dan BIN.
“Nah, Itu bisa diintegrasikan, bukan malah buka Lembaga baru untuk kelola cybercrime,” ujar Tantowi di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (25/08/2015).
Cybercrime, kata Tantowi, Ancamannya sangat sensitif, kalau pemerintah membentuk badan baru lagi maka tidak sesuai antara ancaman dengan kesiapan ‘badan baru’ tersebut.
Selain itu, pembentukan Badan Cyber Nasional, harus didukung oleh Undang-Undang yang jelas dan juga sokongan anggaran. Badan tersebut tidak bisa langsung bekerja karena dihadapkan oleh bermacam-macam kendala seperti yang terjadi pada Badan Ekonomi Kreatif.
“Toh Jika Cyber Nasional itu terbentuk, ini tak ubahnya seperti Badan yang sempat bisu dan bingung beberapa bulan karena tidak jelas undang-undang serta mata anggarannya,” ungkapnya
SELASA, 25 Agustus 2015
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa
Foto : Adista Pattisahusiwa
Editor : ME. Bijo Dirajo