FMM : Pemerintah Harus Lebih Proaktif Bantu Rohingya

Ilustrasi [net]

PADANG – Para pengungsi Rohingya yang masih terlunta-lunta nasibnya, butuh kejelasan status sebagai warga negara apa. Hal ini membuat Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) gerah. Mereka mendesak pemerintah agar turun tangan lewat jalur-jalur diplomasinya.

“Pemerintah harus lebih aktif membebaskan pengungsi Rohingya yang selama ini tertindas dan di diskriminasikan oleh negara sendiri, mereka harus mendapatkan kejelasan status warga negaranya,” ujar Wakil Ketua FMM Irfianda Abidin, Jum’at (12/6/2015) siang.

Irfianda berpendapat, langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan jalur diplomasi. Dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar, mampu menekan pemerintah setempat.

“Kita juga memberikan sanksi ekonomi serupa boikot dan embargo, bahkan militer juga bisa dilakukan dengan memberi tekanan atau mengisolasi pemerintahan Myanmar,” Lanjut Irfianda.

Dari data yang diperoleh, FMM telah memberikan surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan respon cepat untuk menangani para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh.

Tidak sampai disana saja, FMM juga telah menyurati Gubernur Sumatera Barat. FMM meminta Gubernur agar menampung dan memberikan pelayanan kemanusian dan bantuan dengan memberikan tempat bahkan usaha bagi para pengungsi.

“Kita banyak memiliki lahan kosong, daripada diperuntukkan bagi investor asing, lebih baik diberikan pada para pengungsi sebagai lahan dan modal usahanya sementara hingga konflik ini reda dan mereka memiliki kejelasan status kewarga negaraannya,” pungkas Irfianda.

——————————————————-

Jumat, 12 Juni 2015

Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad

Editor         : ME. Bijo Dirajo

——————————————————-