Kunker ke Bali, Komisi III DPR Investigasi Bandar Narkoba

Ketua Panja Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menuturkan, panja dibentuk secara khusus yang memfokuskan pada penegakan hukum dan narkotika. 

?Menurutnya, kehadiran mereka ke Bali berkaitan erat dengan kasus Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, Komisaris Besar Franky Haryanto Parapat yang melakukan deal-deal dalam penanganan kasus narkotika di Bali.

Kasus teranyar yang terungkap adalah keterlibatan aparat TNI dan Polda Bali berdasarkan pengembangan tertangkapnya dua orang warga negara asing asal Australia dan Inggris.? “Penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini adalah hanya pengedar kecil-kecil. Kita meyakini masih ada bandar besar, produsen besar atau pengedar besar yang belum disentuh penegak hukum di Bali,” ucap Bambang, Senin 10 Oktober 2016. Menurutnya, sebagai destinasi wisata dunia Bali sangat rentan terhadap peredaran gelap narkotika dan segala bentuk transaksinya.

Saking bahayanya, Bambang menyebut Indonesia tengah berperang dengan narkoba. “Kita sedang menghadapi perang. Kita tidak lagi menghadap peluru kendali, tetapi kita menghadapi kiriman narkoba. Itu tantangan bagi kita ke depan,” ujar pentolan Partai Golkar ini. Menurutnya, Bali tidak hanya sebagai tempat penyaluran dan distribusi narkoba belaka, tetapi juga tempat penyalur semua hasrat dan bakat. Penyalahgunaan narkoba, Bambang melanjutkan, terus meningkat dan mengancam sendi kehidupan berbangsa.

Dari data yang dihimpun Komisi III, Pulau Bali merupakan pengguna narkotika terbesar sebanyak 61ribu lebih. Parahnya, mayoritas peredaran narkotika di Pulau Seribu Pura dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“70 persen narkoba dikendalikan dari dalam Lapas. Ini menjadi pertanyaan. Itu bagaimana sistem pengawasannya sampai narkoba dan senjata tajam bisa masuk ke dalam Lapas. Padahal kan cuma satu pintu masuk,”sindir Bansoet, sapaan akrabnya.

Ia meminta kepada petugas Lapas Kerobokan agar lebih disiplin dalam mencegah narkoba dan senjata tajam yang bisa masuk ke dalam Lapas. “Ketegasan dan kedisiplinan petugas Lapas di LP Kerobokan itu lebih ditingkatkan,” pinta dia. Selain mendesak supaya lebih disiplin, Komisi III ini juga mendesak agar petugas di Lapas Kerobokan Denpasar untuk bisa mengantongi nama-nama bandar atau pelaku yang bermain dalam peredaran narkoba. “Kita minta nama-nama, kira-kira siapa saja pemain ‘pemain’ di LP kerobokan, kalau ada dari Polda, Polres, Polsek, dan lain-lainnya itu bisa diberikan kepada kami,” katanya.

Sementara itu, Aboe Bakar Al-Habsy dengan keras mengecam beberapa aparat penegak hukum di Bali yang terbukti melakukan upaya ketidaktegasan penindakan terhadap gerbong narkoba secara serius. “Di Kejari Gianyar misalnya ada bandar ekstasi yang divonis bebas. Bagaimana mungkin terdakwa dengan kepemilikan puluhan ekstasi tetapi bebas,” papar dia. Hal yang sama di Lapas Kerobokan. Lapas ini sudah tidak bisa dipungkiri menjadi ladang penjualan narkoba. Banyak kasus penangkapan di Bali menunjukkan keterangan bahwa selalu saja dikendalikan dari Lapas Kerobokan. Pengakuan Kapolda Bali juga menunjukkan, setiap kali razia di Lapas selau menemukan puluhan handphone, puluhan senjata tajam, bahkan ada yang membawa senjata api. “Kita harus pertanyakan itu semua. Bagaimana mungkin pengunjung atau warga binaan bisa membawa senjata tajam dan senjata api ke dalam Lapas. Padahal pintu ke luar masuk hanya satu pintu. Kalau hanya satu pintu tentu saja pengawasan lebih mudah. Kenapa ini bisa terjadi,” tanyanya dengan suara tinggi. Ia juga mengatakan belum ada transparansi penanganan narkoba di wilayah hukum Polda Bali. “Saya yakin, pertemuan kita saat ini juga sedang dipantau oleh para bandar narkoba di Bali. Ini juga jadi ancaman tersendiri. Jangan sampai kita seperti Kolombia, di mana negara dikalahkan oleh para bandar Narkoba,” tutup dia.