Transportasi Daring

Pemkab Garut, Jawa Barat, mengkaji kembali aturan operasional transportasi daring. Hal tersebut dilakukan, agar tidak menimbulkan gejolak, utamanya antara transportasi online dengan pelaku usaha transportasi konvensional.

Pemprov Bali masih harus melakukan kajian untuk mencari solusi terbaik agar kebijakan yang nantinya diambil tak melabrak aturan.

Sebagai upaya mendorong dan menertibkan keberadaan keberadaan taksi daring (online) yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan belum mengantongi izin operasional.

BANDUNG --- Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum melegalkan transportasi daring karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengusaha atau pemilik kendaraan untuk melengkapi peraturan tentang angkutan umum. "Dipastikan…

BALIKPAPAN - Guna mendukung keberadaan transportasi online atau daring, puluhan ibu yang tergabung dalam The Power Of Emak-emak melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (17/10/2017). Mereka datang…

BALIKPAPAN --- Pasca aksi yang dilakukan sopir angkutan kota dan taksi argometer, kantor transportasi daring di Balikpapan tutup sementara. Penutupan berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Timur yang ditujukan Dinas Perhubungan Provinsi…

JAKARTA - Pengamat transportasi publik, Azas Tigor Nainggollan, mengatakan munculnya bisnis transportasi dalam jaringan (daring) adalah bentuk dari tanggapan terhadap gejala sosial, karena kurang layaknya kendaraan umum di wilayah tersebut.…