Raperda

Saat memaparkan isi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di hadapan komponen adat agama dan budaya se-Bali, ranperda tersebut mendapat sambutan positif dari seluruh komponen yang hadir.

Raperda Tata Niaga Komoditi Perkebunan itu dalam bulan ini akan disahkan dan pada 2019, Perda sudah bisa diterapkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, merancang Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Orang Asli Papua.

Menurut Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, salah satu yang menjadi pertimbangan ditundanya pembahasan raperda kepemudaan tersebut karena Undang-Undang Kepemudaan belum berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Bantul hingga kini masih menunggu hasil konsultasi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang toko modern menjadi peraturan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang konversi bank NTB dari konvensional menjadi bank NTB Syariah disahka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, mengapresiasi dua Raperda inisiatif dari Bapem Perda tersebut, Karena peruntukkannya memang dianggap sangat berdampak positif bagi masyarakat luas.