Diskursus Haluan Negara Masih terkait Payung Hukum
Ada dua pandangan terkait payung hukum untuk haluan negara, pertama; cukup dengan undang-undang, dan kedua; payung hukumnya adalah Ketetapan MPR.
Tren
- Demonstrasi: “Instrusi Magma Sosial”
- Noel, Penyelamat (Sementara) Presiden Prabowo
- Dari Pusara Wali, Mengalir Keteladanan
- Menteri Kebudayaan Serap Aspirasi Komunitas Perupa Yogyakarta
- Yayasan Cokroaminoto Banjarnegara Gandeng Kantor Hukum Farid Iskandar untuk Bimbingan Hukum
- Kepemimpinan: Islam dan Teori Modern
- Pameran Fotografi ‘Negeri Elok’ Refleksikan 80 Tahun Keberagaman
- Semangat Nasionalisme Warga Krangkungan Lewat Upacara Penurunan Bendera
- Kementerian Kebudayaan Gelar Pertunjukan Wayang Kulit Rayakan Kemerdekaan Indonesia
- Indonesia: Usia 80-Parameter Konstitusi
Browsing Tag: "haluan negara"
haluan negara
MPR: Pembahasan PPHN tak Bahas Masa Jabatan Presiden
"Jadi, bukan hanya tidak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini," kata Bamsoet.
Puskapsi: Haluan Negara Harus Sesuai Sistem Presidensial
Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014 disepakati melakukan penataan Ketatanegaraan melalui perubahan terbatas UUD yaitu menghadirkan kembali Haluan Negara.
Zulkifli Hasan: MPR Telah Siapkan Pokok-Pokok Amandemen Terbatas
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan MPR telah menyiapkan pokok-pokok amandemen terbatas terkait haluan negara.