DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI ke-9, Masa Persidangan I periode 2019-2020, menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk disahkan menjadi undang-undang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14.965 permasalahan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester pertama 2019.

Terkait penyadapan, penyadapan bukan mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas tetapi memberikan pemberitahuan tertulis.

Dewas KPK akan memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, menyebutkan pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, jika ingin menciptakan generasi unggul.

Yasonna enggan menjelaskan keanggotaan Dewas KPK berasal dari unsur mana saja karena ada mekanisme yang diatur dalam revisi UU KPK.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan, Pemerintah Pusat memperbanyak kegiatan pembangunan di wilayahnya. Hal itu untuk membantu mewujudkan pemerataan pembangunan dan percepatan perekonomian di daerah.