Baleg DPR

Dia menegaskan bahwa politik hukum seharusnya merupakan ranah DPR dan Pemerintah bukan domain pada Jaksa Agung.

Tiga RUU tersebut antara lain RUU HIP, RUU tentang Ketahanan Keluarga, dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Kehadiran RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja dan bekerja tidak penuh.

Hal itu dikatakannya terkait dengan usulan perubahan judul RUU Ciptaker dari lima fraksi, lalu dibahas bersama.

Wacana revisi UU KPK dinilai wajar untuk mengembalikan semangat dan cita-cita dibentuknya lembaga antirasuah tersebut.