Nadiem imbau Pemda prioritaskan Guru Penggerak jadi Kepala Sekolah

JAKARTA, Cendana News – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengimbau pemerintah daerah agar memprioritaskan Guru Penggerak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah.

Menurut Nadiem, Guru Penggerak tidak akan bermakna besar bagi daerah kalau para kepala daerah tidak mengangkatnya menjadi kepala sekolah atau pengawas.

Menteri Nadiem mengatakan, dalam Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pemerintah menegaskan jalur kepemimpinan pendidikan ke depan adalah dari jalur guru penggerak.

Dalam peraturan itu menyebut syarat jadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat Guru Penggerak.

Sementara berdasarkan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022, sertifikat Guru Penggerak juga digunakan untuk pemenuhan syarat sebagai pengawas sekolah. Atau, penugasan lain di bidang pendidikan.

Diapun meminta agar kepala daerah untuk mendukung dan mendorong implementasi Permendikbudristek tersebut.

“Lulusan program Guru Penggerak ini harus diprioritaskan jadi kepala sekolah dan pengawas,” pesan Menteri Nadiem dikutip dari laman kemndikbudristek, Rabu (26/10/2022).

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan hal itu saat meninjau pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SDN 01 Sanggau, Kalimantan Barat, pekan ini.

Dalam kesempatan itu Menteri Nadiem juga berdiskusi dengan para penerima manfaat Program Organisasi Penggerak di SDN 01 Sanggau tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menambahkan, skema penerimaan guru honorer menjadi ASN PPPK sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun ini guru honorer di sekolah negeri yang sudah mengabdi minimal tiga tahun cukup mengikuti penilaian kesesuaian oleh kepala sekolah.

“Kepala sekolah yang bisa melihat kompetensi gurunya, kalau kompetensinya memenuhi dan ada formasi, dia akan diberikan penempatan langsung tanpa mengikuti tes seperti tahun sebelumnya,” jelas Nunuk.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Paolus Hadi mengapresiasi langkah Kemendikbudristek yang menghilangkan tes bagi guru penggerak honorer.

“Kita akan langsung lakukan, kalau sudah jadi Guru Penggerak saya akan tanda tangan langsung jadi PPPK,” ucap Bupati Paolus.

Sementara itu, kepada para peserta dialog, Mendikbudristek mengapresiasi peran dan semangat para guru.

Hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemerintah.

Dengan menjadi Guru Penggerak, tanggung jawab seorang pendidik menjadi luar biasa besar.

“Guru Penggerak kalau tidak maju di lapangan, cita-cita Merdeka Belajar tidak akan tercapai, karena anda garda terdepannya,” kata Nadiem.

Mendikburistek meyakini, selama 5 sampai 10 tahun ke depan, perubahan besar akan terjadi dari para Guru Penggerak.

“Lima sampai sepuluh tahun lagi, Bapak Ibu semua akan kaget dan terkejut betapa besar dampak perubahannya. Insya Allah kita akan mencapai cita-cita Merdeka Belajar untuk generasi seterusnya di Indonesia,” pungkas Mendikbudristek.