Tunda Pemilu Dulu Bisa, Sekarang Bakal Repot, Bahkan Mustahil

Cendana News, JAKARTA – Sejumlah pihak berdalih jika dahulu menunda atau memundurkan jadwal Pemilu bisa, sekarang pun semestinya juga bisa.

Namun, ternyata menunda Pemilu dengan UUD 1945 setelah amandemen bakal repot.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, menunda jadwal Pemilu dengan cara amandemen UUD 1945 tidak akan mudah. Bahkan, mustahil.

Dia mengatakan, sesuatu pihak yang selalu mendalilkan menunda Pemilu bisa karena dahulu juga bisa, melupakan pada zaman dahulu UUD memang belum mengatur tentang Pemilu.

Wahid menjelaskan, UUD 1945 sebelum era reformasi belum mengatur soal Pemilu.

Menurut Wahid, UUD RIS, UUD Sementara Tahun 1950, tidak mengatur tentang Pemilu secara rigid.

Bahkan, UUD 1945 yang asli atau sebelum amandemen juga belum mengatur soal Pemilu secara rigid.

Pada UUD RIS dan UUD Sementara 1950, pada Pasal 57 ada kata-kata Pemilu. Tapi, hanya menjelaskan untuk memilih anggota DPR.

“Tidak ada penjelasan berapa tahun sekali Pemilu,” katanya.

Karena itu, Wahid mengatakan pada zaman sebelum reformasi bisa menunda Pemilu karena memang belum ada undang-undangnya.

Pada zaman Bung Karno, Pemilu tahun 1955 menggunakan UUD Sementara Tahun 1950, tidak ada pembatasan dan setelah itu memang tidak ada Pemilu.

Bahkan, ketika pemberlakukan Dekrit Presiden Tahun 1959, setelah itu juga tidak ada Pemilu lagi.

Presiden Soeharto dengan UUD 1945 yang asli atau sebelum amandemen, tidak ada aturan tentang pembatasan.

Setelah reformasi, Pemilu bukan sekadar memilih anggota DPR, tapi juga menjadi Bab tersendiri.

Wahid mengatakan, Pemilu menjadi Bab baru pada UUD 1945 amandemen, yaitu Bab 7b dengan judul Pemilihan Umum.

Isinya, ada Pasal 22e, Ayat 1 dan Ayat 2 memberikan penjelasan tentang Pemilu tidak boleh tunda.

Pasal 22e Ayat 1 tegas mengatakan,Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Teks kontitusi menyebut Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Dan, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan memilih Presiden serta Wakil Presiden.

Terkait upaya menunda Pemilu 2024 dengan amandemen UUD 1945,

Wahid mengatakan tidak akan mudah. Bahkan, hampir mustahil.

Dia menjelaskan, jika dulu pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 tidak mengatur secara rinci dan rigid tentang bagaimana melakukan perubahan UUD.

Sekarang tidak begitu lagi. Sekarang sangat rinci, pasal 37 ayat 1,2,3,4 dan 5 memberikan perincian yang sangat gamblang dan sangat jelas.

Wahid menegaskan, keinginan untuk melakukan perubahan melalui amandemen itu hampir mustahil. Hal ini juga karena melihat peta politik yang ada di DPR dan MPR sekarang ini.

Wahid menjelaskan, pada pasal 33 ayat 1, menegaskan agenda perubahan terhadap UUD, usulan perubahan UUD, bisa diagendakan jika diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR.

Kenyataannya hingga hari ini, kata Wahid, belum ada satupun anggota MPR yang mengusulkan perubahan terhadap UUD.

Bahkan jika ada tiga partai menyatakan setuju amandemen, jumlah mereka baru sekitar 187.

“Padahal yang diperlukan ada sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, yaitu 237,” kata Wahid.

Selain itu, mayoritas pimpinan partai-partai politik di DPR dan di MPR sudah menyampaikan pernyataan publiknya untuk tidak mendukung atau menolak penundaan Pemilu 2024.

Sebaliknya, meminta atau menyampaikan agar Pemilu tepat waktu sebagaimana aturan konstitusinya, lima tahun, dan itu adalah tahun 2024.