IABIE : Paska Pak Harto, Perencanaan Pembangunan Indonesia Tak Miliki Visi

“Perlu dikembangkan suatu platform gotong royong, yang sudah menjadi ciri bangsa kita ini, yang sesuai dengan tantangan zaman. Tentunya negara yang tak kekurangan orang pintar ini, harusnya dikomandoi oleh satu orang dengan perencanaan yang sistematis dan terukur. Sehingga, apa yang diusung dalam tema peringatan kemerdekaan tahun ini, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh dapat tercapai,” pungkasnya.

Peringatan 76 tahun Indonesia merdeka, menandai juga 23 tahun, Presiden kedua Indonesia HM Soeharto meninggalkan pucuk pimpinan negara ini. Tapi hingga kini, mekanisme perencanaan pembangunan yang dilakukan secara terencana masih meninggalkan kesan positif.

Salah satu bukti bahwa perencanaan yang dilakukan pak Harto dinilai baik adalah laporan Bank Dunia berjudul Indonesia A Strategy for Infrastructure Development pada tahun 1992. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia memuji Indonesia karena fokus pada pembangunan infrastruktur, bahkan mengalokasikan dana untuk infrastruktur mencapai 40 persen anggaran pemerintah.

Bank Dunia juga memuji perencanaan pembangunan yang disusun Pak Harto karena memiliki rencana jangka panjang pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam bentuk Garis Besar Haluan Negara.

Dikutip dari laman HM Soeharto, setelah mengukuhkan stabilitas, road map kemandirian bangsa diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto melalui dua tahap pembangunan jangka panjang (PJP) dalam kurun 25 tahunan yang diderivasikan melalui program pembangunan lima tahunan (Pelita).

Melalui skenario pembangunan yang dilakukan dalam dua tahapan pembangunan jangka panjang (PJP) itu Indonesia diproyeksikan akan keluar sebagai salah satu negara terbesar di dunia, baik secara ekonomi, kemampuan teknologi, maupun Hankam.