Penyidikan Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil Tujuh Saksi

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 untuk tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.

“Hari ini diagendakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Mereka yang dipanggil, yakni pegawai PT DPPP Betha Maya Febiana, Lutpi Ginanjar seorang mahasiswa, wiraswasta Yudi Surya Atmaja, karyawan swasta Jan Saragih, Agustinus Jiuwengky dari pihak swasta, staf MKP Qushairi Rawi, dan pegawai finance PLI Kasman.

Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan tersangka, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin (AM).

Selanjutnya pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT).

KPK dalam perkara ini menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan “forwarder” dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total Rp9,8 miliar.